Kegiatan Pemerintahan
12 Juni 2017, 15:29 WIB
Foto : DPRD bersama Pemkab Tuban dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat paripurna, Senin (12/06).

Tubankab - Menindaklanjuti hasil rapat badan anggaran (Banggar) tentang laporan keuangan daerah 2016, DPRD bersama Pemkab Tuban dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Tuban, Senin (12/06).

Agenda rapat tersebut meliputi laporan Banggar tentang Pertanggungjawaban dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016, yang secara keseluruhan telah mendapat apresiasi penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2015 dan 2016.

HM. Miyadi, Ketua DPRD Tuban usai paripurna mengatakan, pandangan dari masing-masing fraksi akan direkomendasikan dalam laporan keuangan daerah (LKD) untuk ditindaklanjuti oleh eksekutif dengan rekomendasi DPRD.

Selain agenda tersebut, rapat juga dilanjutkan dengan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018.

KUA-PPAS menurut politisi Dapil I tersebut, merupakan pagu indikatif dalam rangka merancang APBD 2018 di mana sesuai peraturan perundang-undangan pada Juni ini, KUA-PPAS harus sudah terselesaikan.

“Target kami pembahasan APBD 2018 harus tuntas pada 12 November 2017 bertepatan dengan Hari Jadi Tuban, kalau tahun-tahun kemarin biasanya 30 November,” ucapnya.

Sehingga, menurutnya, pembahasan perlu diintensifkan mulai internal Banggar dan rapat-rapat gabungan dengan komisi dan eksekutif, serta rapat penuntasan dengan banggar. “Diharapkan terakhir KUA-PPAS 2018 sudah bisa ditandatangani oleh legislatif dan eksekutif,’’ ujarnya.      

Sementara itu, Karjo selaku Ketua Komisi B DPRD Tuban memberikan pandangannya, terkait pentingnya kinerja pemerintah untuk merinci lebih detail lagi pagu usulan terkait Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018 nanti.

“Proses penyerapan anggaran 2017 OPD pada triwulan kedua ini masih lambat, pada belanja langsung dan tidak langsung hanya berkisar pada 17-20 persen, padahal akhir bulan ini harus sudah 100 persen,” ungkap politisi asal Singgahan tersebut. (chusnul huda/hei)