Kegiatan Pemerintahan
19 Juni 2017, 14:48 WIB
Foto : Pemkab dan DPRD Tuban menggelar rapat paripurna. (chusnul huda)

Tubankab - Pemkab dan DPRD Tuban menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tuban terhadap pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016, di ruang paripurna DPRD Tuban, Senin (19/06).

Mujari, ST selaku Ketua Banggar DPRD Tuban menyampaikan, berdasarkan hasil pembahasan, maka Banggar DPRD Tuban berpendapat bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tuban 2016 telah memenuhi syarat untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat DPRD.

Sementara itu, Akhmad Chamim, S.Ag dari Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat, Fraksi PKB DPRD Tuban berpandangan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menggali pendapatan daerah relatif cukup positif, terutama dalam sektor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena melampaui target anggaran sebesar 107,66 persen.

Evaluasi muncul dari Karjo Fraksi PDI Perjuangan. Ia menyarankan penataan sistem ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban masih banyak kekurangan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menghadapi industri baru di Jawa Timur.

“Pemerintah daerah hendaknya memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Pengusaha Indonesia dan juga forum komunikasi jejaring pemagangan di perusahaan, dengan tujuan untuk mengurangi persoalan ketenagakerjaan, agar benar-benar menjadi solusi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban,’’ harapnya.

H.Rasmani, SH dari Fraksi Nasdem Nurani Rakyat mengapresiasi Pemkab Tuban yang sangat bagus dalam mengelola keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. “Prestasi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban,’’ pintanya.

Begitu juga, Moch Musa, S.Ag, MH dari Fraksi Golongan Karya dan Keadilan Sejahtera berpendapat, untuk dinas/kantor dan badan yang pencapaian PAD-nya 2016 belum mampu penuhi target untuk ditingkatkan lagi di tahun ini.

Hj. Tri Astuti, SH dari fraksi Gerindra juga menyatakan, dengan adanya hasil penilaian audit dari BPK tentang laporan keuangan daerah dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), fraksinya sangat mengapresiasi dan berharap supaya pemerintah mempertahankan WTP tersebut pada tahun-tahun mendatang.

“Setiap investasi yang masuk di Kabupaten Tuban harus dibarengi dengan program pengentasan kemiskinan dan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ lontarnya.

Terakhir, Ir. Aris Dwi Setiawan dari Fraksi Demokrat menyoroti pencapaian realisasi belanja OPD banyak yang tidak mencapai target perencanaannya, khususnya beberapa OPD yang realisasi programnya tidak mencapai kisaran 85 persen. Fraksinya memohon agar Bupati Tuban mengadakan kajian dan pembinaan mengapa OPD tersebut capaian kinerjanya menjadi rendah.

Ir. Noor Nahar Hussein, M.Si selaku Wakil Bupati Tuban memberikan tanggapan dan apresiasi atas apa yang disampaikan Banggar dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Tuban.

‘Terima kasih atas tanggapan, saran dan pertanyaannya yang disampaikan. Ke depan semoga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guna memperlancar proses pembahasan lebih lanjut,” pungkas wabup. (chusnul huda/hei)