Kegiatan Pemerintahan
14 Februari 2018, 12:59 WIB
Foto : Ketua Panwaslu Kabupaten Tuban Mashrukin. (nanang w)

Tubankab - Panwaslu Kabupaten Tuban mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya pilkada tahun 2018, agar proses demokrasi bisa bejalan dengan baik. Sebab, tantangan pilkada ke depan semakin berat dan terus berkembang.  

“Kami selaku Panwaslu Kabupaten Tuban berkomitmen untuk memastikan integritas pilkada tahun 2018 dan mengajak semua pihak untuk mengawalnya,” tandas Ketua Panwaslu Kabupaten Tuban Mashrukin saat memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Pengawasan untuk Pemilu Pemula dan Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA di gedung KSPKP Tuban, Rabu (14/02).

Menurut Mashrukin, aspek kontestasi dan partisipasi menjadi bagian penting dari pilkada, sebab itu semua berkontribusi dalam melakukan pengawalan terhadap proses demokrasi yang akan berlangsung dan juga turut menentukan tinggi rendahnya kualitas pilkada tahun 2018.

Ia menambahkan, terdapat banyak tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2018. Di antaranya adalah politik uang dan politisasi SARA. Politik uang, imbuhnya, akan memunculkan serta membuat potensi terjadinya korupsi di dalam penyelengaraan pemerintahan ke depannya.

Sementara itu, lanjutnya, politisasi SARA, akan mempengaruhi persaudaran dan hubungan baik di antara masyarakat, yang notabene terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, terang Mashrukin, dalam menjawab tantangan tersebut, panwaslu mengajak semua komponen dan stake holder untuk bersama-sama menolak dua hal tersebut (politik uang dan politisasi SARA), agar pelaksanaan pilkada tahun 2018 sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

“Ini harapan kami semua, menciptakan suasana yang harmonis dalam pelaksanaan pilkada, baik sebelum dan sesudahnya,” harapnya.

Sementara itu, Pemkab Tuban yang diwakili oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kabupaten Tuban Joko Sarwono, sangat mengapresiasi serta mendukung langkah yang diambil oleh panwaslu dengan menggelar acara yang dihadiri lebih kurang 113 peserta, terdiri dari pemilih pemula, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, siswa SMA, dan partai politik tersebut.

Selain memberikan apresiasi dan dukungan, Joko juga menegaskan, dari masa ke masa di setiap pemilihan umum, mulai dari pemilihan kepala desa sampai dengan pemilihan presiden, politik uang dan politisasi SARA selalu menjadi momok di setiap penyelenggaraanya (pemilihan umum).

Namun demikian, sambung Joko, selain menjadi momok, hal tersebut juga menjadi potensi dari kekuatan bangsa Indonesia bahwa bangsa akan lebih matang dan lebih mantap dalam setiap jenjang pemilihan umum, karena berbagai persoalan berat yang terus menerus dihadapi. “Yang paling pokok adalah politik uang dan SARA,” lontar Joko.

Lebih jauh, Joko juga menyampaikan, sesuai dengan perkembangan zaman bahwa politik uang maupun SARA dimasukan ke dalam agenda, yang terkait dengan bagaimana digitalisasi menyampaikan pesan kepada setiap individu bisa berupa kabar bohong dan lain sebagainya yang isinya sudah pasti negatif.

Tak hanya itu, Joko juga mengutip poin penting yang disampaikan oleh Kepala Bawaslu beberapa waktu lalu. Menurutnya, terdapat 3 poin utama, yakni bersama membangun untuk menciptakan tahapan pilkada bebas dari politik uang dan SARA, memantapkan dan memastikan hasil pilkada merupakan hasil yang berintegritas.

“Kemudian yang ke-3 bahwa politisasi SARA berpotensi menimbulkan konflik, bukan hanya disintegrasi, tetapi ini sudah mengganggu persaudaraan, baik antaragama, ras, maupun internal di dalamnya” tukas Joko.

Di akhir sambutannya, Joko mengajak seluruh peserta dan elemen masyarakat untuk terus menerus menggencarkan kampanye menolak politik uang dan SARA, khususnya di pilkada 2018. (nanang wibowo/hei)