Buka Musrenbang Secara Daring, Bupati Ingatkan Dampak Covid-19
- 14 April 2020 16:34
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 848
Tubankab - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten tahun 2020, untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, dibuka oleh Bupati H. Fathul Huda, Selasa (14/04) dari Ruang Rapat RH. Ronggolawe Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
Acara itu dihadiri juga oleh Wakil Bupati Tuban, Ketua DPRD Tuban, Kapolres Tuban, Komandan Kodim 0811 Tuban, Sekretaris Daerah, dan Perwakilan Kepala OPD, camat, Perguruan Tinggi, BUMN dan tokoh masyarakat.
Berbeda dengan Musrenbang tahun-tahun sebelumnya, sebagai kewaspadaan Covid-19, Musrenbang tahun ini diselenggarakan secara daring melalui video converence, sehingga peserta Musrenbang yang lain dapat mengikuti jalannya kegiatan ini dari tempat atau kantor masing-masing. Kegiatan ini juga bisa dipantau secara langsung oleh masyarakat, karena disiarkan secara langsung di channel Youtube Diskominfo Tuban.
Dalam sambutannya Bupati Tuban menyampaikan, Musrenbang menjadi salah satu tahapan penting dan strategis bagi keberlanjutan pembangunan. Adapun Tema Pembangunan Tahun 2021, yaitu Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi untuk Mengurangi Kemiskinan Masyarakat Melalui Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur.
"Fokus pencapaian tahun 2021 menjadi sangat penting dalam upaya menggapai visi dan misi Kabupaten Tuban, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera," paparnya.
Menghadapi Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, menurut Bupati akan mempengaruhi capaian pembangunan Kabupaten Tuban Tahun 2020, yang diproyeksikan dampaknya juga akan masih dirasakan di tahun 2021, khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat, “Hal inilah yang harus kita pikirkan bersama, sehingga dalam proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2021 harus dilakukan dengan cermat,” ujarnya.
Bupati menekankan proses penyusunan rencana pembangunan pada prinsip dasar ‘Money Follow Program Prioritas’ dengan nilai tambah pada efisiensi belanja rutin pembangunan untuk difokuskan pada peningkatan porsi belanja publik. “Termasuk salah satunya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19,” imbuhnya.
Namun, masih menurut bupati, walaupun di tengah pandemi saat ini, Pemkab Tuban tetap menentukan target tujuan dan sasaran yang akan dicapai di tahun 2021, di antaranya adalah Nilai AKIP dengan target capaian A (85); Nilai IKM Pelayanan Publik dengan target Baik (89,5); Indeks Gini Ratio dengan target angka 0,21. Selain itu juga ada target-target yang nantinya menyesuaikan skenario Pemerintah Pusat seiring pandemi Covid-19, di antaranya angka PDRB perkapita, PDRB Sektor, Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pengangguran.
Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si menjelaskan bahwa rencana pembangunan tahun 2021 yang di-breakdown dari RPJMD Kabupaten Tuban 2016-2021 harus bisa menyesuaikan keadaan yang terjadi saat ini. Menghadapi efek pandemi Covid-19, diharapkan adanya penguatan untuk recovery dampaknya.
“Harus ada pendataan terbaru untuk mengetahui data yang valid terhadap masyarakat yang terdampak langsung, sehingga bisa didapatkan kebijakan dan penanganan yang tepat,” ujarnya.
Pandemi Covid-19 juga sangat berdampak pada UMKM dan juga pekerja informal yang mendapatkan PHK dari perusahaan. Hal ini mengakibatkan permintaan kartu prakerja yang dikeluarkan pemerintah pusat meningkat drastis. Oleh karena itu, dinas terkait diharapkan segera melakukan assesment terhadap para pencari kerja ini, sehingga yang mendapatkan kartu prakerja adalah sesuai dengan yang diharapkan, terutama yang terdampak langsung Covid-19 ini.
“Semua OPD yang terkait langsung ataupun tidak dengan penanganan pandemi Covid-19, harus membuat rencana yang tepat dan menyesuaikan sasaran kegiatan untuk penanganan pandemi sampai dengan proses recovery nanti,” tegas Wabup dua periode ini.
Pada kegiatan ini juga dilaksanakan video converence dengan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan beberapa kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Tulungagung, Blitar, Sampang, Ponorogo, Bangkalan, Lumajang dan Kota Blitar. (dadang budi setiawan/hei)
Sumber : Media Center
