Bupati Serap Aspirasi Masyarakat Lewat Forum Konsultasi Publik
- 01 February 2023 15:49
- Heri S
- Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati,
- 645
Tubankab - Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban tahun 2024 di ruang RH. Ronggolawe Setda Tuban, Rabu (01/02).
Forum ini juga diikuti Sekda Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., perwakilan Bappeda Bojonegoro dan Blora, pimpinan OPD, Camat, akademisi, perusahaan, pelaku ekonomi kreatif, serta pimpinan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengungkapkan forum ini menjadi wadah menyerap aspirasi dari berbagai sektor. Pascakegiatan forum konsultasi publik, semua pihak diharapkan mampu menciptakan proyek pengembangan yang konkrit sesuai bidang masing-masing yang nantinya akan didukung Pemkab Tuban melalui pendanaan APBD 2024.
"Bila memungkinkan akan dilaksanakan pada tahun ini dengan memanfaatkan alokasi P-APBD 2023," ungkapnya.
Mas Lindra, sapaan Bupati Tuban, mengatakan forum konsultasi sengaja dilaksanakan di awal tahun sebagai wujud percepatan pembangunan di Kabupaten Tuban. Langkah tersebut didukung dengan sinergitas dan kolaborasi lintas sektoral di Kabupaten Tuban. Sehingga, output dari program yang dijalankan mendapatkan hasil yang lebih optimal.
"Mencakup berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, ekonomi dan sosial keagamaan di masyarakat," tuturnya.
Pada kesempatan ini, Mas Lindra menyampaikan sejumlah hasil yang dicapai Pemkab Tuban dalam kurun waktu pertengahan 2021 hingga akhir tahun 2022. Berbagai program yang dilaksanakan telah menunjukkan hasil yang diharapkan. Bahkan beberapa di antaranya melebihi target yang ditetapkan.
Pada sektor infrastruktur, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur mencapai 78,86 persen dari target yang ditentukan sebesar 76 persen pada tahun 2022. Selain itu, Indeks Layak/Nyaman Tinggal pada tahun 2022 terealisasi sebesar 75,77 persen dan melebihi target semula, yaitu 74,8 persen.
Pada sektor suprastruktur, tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban juga mengalami penurunan dari 16,31 di tahun 2021 menjadi 15,02 di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban juga menunjukkan hasil positif, yaitu di tahun 2020 berada pada poin minus 5,58 persen mengalami kenaikan menjadi poin 3 persen atau naik sebesar 8 persen di akhir tahun 2021. Tidak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Tuban pada tahun 2022 berada di poin 69,67 persen dari yang semula 68,91 persen di tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan sebesar 69 persen. Tidak mau ketinggalan, Indeks Desa Membangun (IDM) juga mengalami peningkatan dari yang semula 0,7254 di tahun 2021 berubah menjadi 0,7701 di tahun 2022 dan melebihi target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 0,7445.
"Berbagai hasil positif tersebut hasil kerja sama semua pihak dan dukungan penuh dari masyarakat Kabupaten Tuban," sambungnya.
Mas Lindra berharap masyarakat dapat terus mendukung program pembangunan di Kabupaten Tuban dengan cara aktif berkontribusi sesuai bidang dan kemampuan masyarakat. Pemkab Tuban akan selalu terbuka bersinergi dengan berbagai pihak selaras dengan visi misi pembangunan dan demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tuban, Agung Triwibowo dalam laporannya menyebutkan kegiatan ini diselenggarakan untuk memberi ruang dan mengangkat isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 melalui pendekatan partisipatif. Karenanya, perlu adanya keterlibatan lintas sektoral, mulai dari jajaran pemerintahan, tokoh agama, masyarakat, organisasi kemasyarakatan lainnya.
"Dokumen yang disusun hasil forum konsultasi akan menjadi pelengkap pedoman penyusunan program pembangunan di Kabupaten Tuban pada tahun 2024," ujarnya.
Pascaforum konsultasi, lanjut Agung Triwibowo, akan ditindaklanjuti dengan dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan di tiap kecamatan. Selanjutnya, hasil yang diterima akan dikaji dengan penyesuaian visi misi pimpinan daerah dan kemampuan anggaran. "Progam OPD akan diselaraskan dengan isu dan program prioritas pembangunan," terangnya.
Di kesempatan ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tuban dr. A. Syaifuddin Zuhri, Sp.OG., mengusulkan adanya penambahan jumlah dokter umum dan dokter gigi tiap Puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, diperlukan adanya Pusat Data Rekam Medis Pasien Terpadu, sehingga tenaga kesehatan dapat mengetahui secara cepat dan tepat riwayat pasien yang dirujuk dari Puskesmas ke rumah sakit. (m agus h/hei)
