Ditjen Bangda Kemendagri Beri Apresiasi Pemkab Tuban, Ini Alasannya
- 28 April 2025 17:06
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 21
Tubankab – Pemkab Tuban terus berupaya menekan prevalensi stunting di Kabupaten Tuban. Komitmen tersebut dituangkan dengan menetapkan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) menjadi program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tuban 2025-2030.
Kebijakan tersebut mendapat apreasiasi dari Ditjen Bangda Kemendagri saat Sosialisasi Aksi Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2025, Senin (28/04).
Bertempat di ruang RH Ronggolawe Setda Tuban, kegiatan yang diselenggarakan Bapperida Tuban diikuti pimpinan OPD terkait, Kepala Puskemas, Camat, dan stakeholder lainnya.
Tenaga Ahli Kebijakan pada Ditjen Bangda Kemendagri, Imam Al Muttaqin menjelaskan upaya Pemkab Tuban dalam ikhtiar pencegahan dan percepatan penurunan stunting layak mendapat apreasiasi. Kolaborasi lintas sektoral yang dituangkan dalam bentuk paket kebijakan menjadi bukti konkrit Pemkab Tuban serius mengatasi permasalahan stunting. Selain itu, dukungan anggaran yang cukup kian memperkuat langkahnya dalam mengentaskan stunting.
Lebih lanjut, dukungan lintas sektor mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan desa akan mampu menekan prevalensi di Kabupaten Tuban. “Saya yakin prevalensi stunting di Tuban dapat ditekan lebih rendah sesuai target RPJMD Tuban,” serunya.
Imam Al Muttaqin menjelaskan pendekatan konvergensi menjadi strategi utama yang tidak hanya fokus pada intervensi spesifik, seperti pelayanan gizi dan kesehatan ibu-anak, tetapi juga intervensi sensitif seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan edukasi pola asuh.
Pada Konvergensi PPPS tahun 2025, peran kecamatan menjadi titik penting dalam menyusun dan menjalankan program PPPS Kabupaten Tuban. Stakeholder di tingkat kecamatan menjadi supervisor dan pengawas untuk memastikan program yang dijalankan berdampak pada sasaran stunting.
Intervensi anggaran yang dikelola diarahkan pada kebijakan yang memberi dampak atau daya ungkit yang besar. Tanpa mengesampingkan kebijakan lain yang telah disinkronkan dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Pria kelahiran Bojonegoro ini menambahkan agar seluruh stakeholder terus berkolaborasi dan saling support. Kolaborasi dan penyamaan visi antarpemangku kepentingan menjadi kunci tercapainya target.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Dibutuhkan sinergi dari seluruh elemen, baik pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, maupun masyarakat itu sendiri,” ujarnya. (m agus h/hei)
