Sosialisasi Pencegahan Pungli dan Korupsi, Bambang: Silakan Lapor dan Disertai Bukti
- 02 November 2022 18:02
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 1178
Tubankab - Inspektorat bersama Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Tuban menggelar Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar (Pungli) dan Korupsi di Pendapa Krida Manunggal Tuban, Rabu (02/11).
Kegiatan tersebut diikuti ratusan kepala desa dan bendahara desa dari wilayah barat Kabupaten Tuban, sedangkan untuk wilayah timur dilaksanakan pada Kamis (03/11) besok.
Inspektor Pembantu V pada Inspektorat Tuban, Bambang Suhaji dalam keterangan menjelaskan, kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman apa itu pungli dan korupsi agar mereka bisa menghindarinya.
"Kegiatan ini sudah mulai sejak Senin (31/10) hingga besok. Untuk hari pertama tentang gratifikasi dan 3 hari selanjutnya tentang pungli," ucapnya.
Selama ini, kata Bambang, Tim Satgas Saber Pungli belum pernah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun, keberadaan mereka sebagai upaya pencegahan.
"Harapan kami tidak ada lagi Pungli di Kabupaten Tuban," tegasnya.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat, jika memang ditengarai masih ada praktik pungli, untuk segera melapor kepada pihak berwajib, Inspektorat atau ke bupati.
"Silakan jika memang ada (pungli) kita buka saluran aduan ke mana saja, silakan disertai dengan bukti-bukti yang valid," seru Bambang.
Ia berharap, para peserta usai melaksanakan kegiatan ini bisa memahami tentang hal-hal yang sifatnya anti korupsi dan bisa menyampaikan hal-hal yang baik, khususnya tentang anti korupsi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tuban, Mashadi yang juga narasumber pada kegiatan itu mengapresiasi apa yang telah dilakukan inspektorat. Menurutnya, seluruh kades dan perangkatnya diharapkan punya kesadaran yang tinggi untuk tidak korupsi, sehingga terhindar dari jeratan hukum.
Terkait kinerja Tim Saber Pungli, anggota dewan ini menilai bahwa penanganan untuk membuktikan adanya pungli atau korupsi harus ada bukti pendukung yang valid.
"Dulu pernah ada kasus, tapi hasil laporan bukan hasil OTT, dan itu tidak terbukti," ungkap anggota dewan asli Palang itu.
Ia berharap, kegiatan semacam ini harus terus dilakukan. Sebab, membangun kesadaran itu tidak cukup sekali, namun secara simultan dan terus menerus.
"Ke depan untuk membangun desa itu bukan hanya tertib administrasi, tetapi juga membangun mindset para kades," pesannya.
Sehingga, lanjut Mashadi, mereka bisa membuka diri menerima wawasan dari berbagai pihak. Sebab, menurutnya, jika pimpinan tidak mau membuka diri atau menerima masukan, tentu pengetahuannya akan terbatas.
"Itu akan mempengaruhi arah kebijakan atau keputusan yang diambil untuk desanya," sambung Mashadi.
Ia juga berpesan kepada para kades untuk lebih diberikan wewenang dan dana (DD dan ADD) sehingga mereka bisa berkreasi dan berinovasi dengan memunculkan potensi di desanya.
"Kira-kira desanya punya potensi apa, bisa dimunculkan dengan dua kewenangan itu. Kewenangan secara kekuasaan maupun support DD dan ADD guna melaksanakan program untuk memajukan desanya," ia menandaskan. (chusnul huda/hei)
