Banyak Warga Miskin tak Terima Bansos, Bupati Ajak Pemdes dan Pendamping Tingkatkan Sinergitas
- 29 July 2021 21:04
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 704
Tubankab - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE, meminta Pemerintah Desa bersama Pendamping ataupun TKSK untuk selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemkab.
Hal ini disampaikan bupati di sela-sela peninjauan langsung bantuan sosial ke rumah-rumah warga di Kecamatan Palang dan Semanding, Kamis (29/07).
Peninjauan yang kedua kalinya ini adalah untuk memastikan bantuan sosial yang diterima oleh warga telah sesuai dengan peruntukannya.
Kepada Kepala Desa, Pendamping dan TKSK, Mas Bupati, demikian panggilan akrab bupati, berharap agar warga yang tidak masuk dalam salah satu kriteria bansos dari kementerian bisa diikutsertakan dalam program bantuan lain, yang dikelola oleh Pemkab melalui APBD ataupun dari Pemerintah Desa melalui Dana Desa.
"Inilah pentingnya bersinergi, berkolaborasi, dan membangun komunikasi satu sama lain, sehingga kita bisa memetakan mana warga yang tidak ter-cover di salah satu bansos, nantinya bisa diusulkan ke program bansos lainnya," terangnya.
Sebelumnya dalam peninjauan kali ini, Mas Bupati menemukan masih banyak warga yang membutuhkan bantuan, namun belum ter-cover bantuan sosial apapun. "Masalah yang ditemukan masih sama seperti kemarin, akan tetapi di sini banyak sekali warga miskin yang harusnya mendapatkan bantuan belum tersentuh bansos sama sekali," tutur Mas Bupati.
“Padahal hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan sosial adalah mutlak, untuk itu kita harus hadir di tengah-tengah mereka,’’ sambungnya.
Selain itu, lanjut bupati, masih banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian data kependudukan yang dimiliki Keluarga Penerima Manfaat (KPM), akibatnya mereka tidak mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Di samping itu, harga komoditi yang terlalu mahal hingga adanya biaya administrasi atau iuran sukarela dari warga kepada agen masih ditemui dalam sidak kali ini.
“Ada beberapa komoditi yang dianggap kurang layak untuk diberikan kepada KPM, karena masih dalam kondisi belum siap untuk diolah atau dikonsumsi,’’ jelasnya.
Temuan lain, ujar Halindra, adanya bansos BPNT yang dijual oleh KPM. Untuk hal ini, ia meminta agar jenis bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan KPM. Seperti lansia yang sebatang kara, lebih diutamakan mengikuti program PKH.
"Kalau sudah sepuh, untuk masak pun mereka tidak bisa, apalagi bekerja. Jadi lebih baik uang, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain," jelasnya.
Mas Bupati menyampaikan bahwa sidak akan kembali dilakukan di tempat yang lain. Hal ini untuk dapat memastikan bantuan telah sesuai dan dapat meringankan beban masyarakat miskin.
“Semua temuan akan kami tindaklanjuti, dan juga membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi data. Mari semua bersatu dan bersinergi untuk memperbaiki penyaluran bansos di Kabupaten Tuban agar lebih tepat sasaran," pungkasnya. (nurul jamilah/hei)
Sumber : Pradya Suara
