Bupati Tuban Tegaskan Komitmen Perkuat Integritas dan Cegah Korupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan
- 04 August 2026 19:49
- Yavid
- Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati,
- 47
Tubankab – Pemerintah Kabupaten Tuban terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., dalam Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8).
Pada kegiatan tersebut, Bupati Tuban didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Budi Wiyana, Kepala Dinas PUPR, PRKP Kabupaten Tuban Agung Supriyadi, serta Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban Purtono. Adapun rapat koordinasi yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Dalam Negeri itu dihadiri kepala daerah, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur, serta kepala Dinas PUPR kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Rapat koordinasi menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Materi yang dibahas meliputi penguatan budaya integritas, pencegahan korupsi berbasis risiko, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengendalian intern, manajemen risiko, hingga tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Bupati Tuban menegaskan bahwa penguatan integritas merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
"Integritas bukan hanya kewajiban dalam memenuhi regulasi, tetapi menjadi budaya kerja yang harus terus dijaga oleh seluruh aparatur. Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, kami ingin memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Mas Lindra.
Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang semakin efektif.
Sementara itu, rangkaian kegiatan diawali dengan sesi penguatan budaya integritas dan akuntabilitas oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan pemaparan KPK mengenai strategi pencegahan korupsi berbasis risiko pada area strategis pemerintahan daerah. Selanjutnya, BPKP memaparkan implementasi pengawasan berbasis risiko dan penguatan APIP, disusul pembahasan tata kelola keuangan daerah oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Kegiatan juga akan ditutup dengan keynote speech Menteri Dalam Negeri tentang pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang berintegritas sebagai fondasi mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Selain itu, Ketua KPK dan Kepala BPKP dijadwalkan memberikan penguatan terkait pengendalian intern, manajemen risiko, serta perbaikan sistem tata kelola pemerintahan sebagai langkah nyata mencegah praktik korupsi.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam forum strategis tersebut menjadi wujud komitmen untuk terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pemerintahan yang profesional, berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (kdg/yav)
