Dipimpin Mendagri, TPID Kabupaten Tuban Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi dan Percepatan Penyusunan RTRW
- 16 December 2024 16:19
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 314
Tubankab - Pemerintah pusat menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai langkah konkret pengendalian inflasi di daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Kegiatan ini juga dihadiri Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban secara hybrid yang bertempat di Ruang Rapat Soedjono Putro Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Senin (16/12).
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang menyampaikan dua agenda utama. “Pagi ini kita memiliki dua hal penting yang harus dibahas. Pertama, pengendalian inflasi daerah yang terus menjadi perhatian Presiden, dan kedua, percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan RDTR. Kedua hal ini sangat berkaitan erat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan yang terarah di seluruh daerah,” ujar Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri melaporkan bahwa tingkat inflasi Indonesia pada November 2024 berada di angka 1,55 persen, yang merupakan capaian terendah dalam rentang target nasional 1,5%-3,5 persen. “Angka ini sangat baik, mengingat target inflasi nasional adalah antara 1,5 hingga 3,5 persen. Bulan ke bulan kita juga berhasil menekan inflasi di angka 0,3 persen. Capaian ini diapresiasi oleh Presiden, namun kita tetap harus waspada agar inflasi tidak melonjak kembali, terutama menjelang akhir tahun dan periode hari besar keagamaan,” tambahnya.
Mendagri menyoroti pentingnya pengumpulan data lapangan yang akurat sebagai langkah mendukung pengendalian inflasi. Ia meminta kepala dinas pertanian serta dinas terkait untuk segera melakukan pengecekan langsung di lapangan. Data tersebut harus dihimpun dengan teliti dan direkapitulasi oleh pihak provinsi, sehingga langkah konkret dalam pengendalian inflasi dapat dilaksanakan secara efektif.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan arahan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Menurutnya, perbaikan irigasi menjadi kunci untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027.
"Saya minta kepada para bupati, wali kota, dan gubernur untuk segera mendata sawah-sawah yang belum memiliki irigasi atau yang irigasinya rusak. Data ini harus segera diserahkan kepada Kementerian Pertanian atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perairan, dengan tembusan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan agar bisa kita tindak lanjuti,” jelasnya.
Menko Pangan menjelaskan, tanggung jawab pembangunan irigasi dibagi berdasarkan skala kewenangan daerah. Untuk irigasi yang melayani sawah dengan luas hingga 1.000 hektare, menjadi tanggung jawab bupati atau wali kota. Sementara itu, irigasi dengan luas antara 1.000 hingga 3.000 hektare berada di bawah kewenangan gubernur. Ia juga menyebutkan bahwa dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) terbaru, pemerintah pusat kini dapat membantu pembangunan yang sebelumnya hanya menjadi kewenangan daerah.
Selanjutnya, Zulkifli Hasan meminta percepatan pengumpulan data agar dana yang tersedia segera digunakan. “Dana untuk irigasi sudah ada. Saya minta segera kita percepat pendataan dan pelaksanaannya. Karena infrastruktur pertanian adalah andalan kita untuk mencapai swasembada pangan,” tambahnya. (yavid rahmat perwita/hei)
