Diskominfo SP Tuban Gelar Rakor Pengisian SAQ Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025
- 28 July 2025 16:58
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 35
Tubankab-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Koordinasi Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Diskominfo SP Kabupaten Tuban, Senin (28/07).
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Diskominfo SP Kabupaten Tuban, Rita Zahara Afrianti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa SAQ merupakan instrumen penting dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, pengisian SAQ harus dilakukan secara cermat, akurat, dan tepat waktu.
“Tujuan rapat hari ini adalah agar kita bersama-sama dapat melengkapi kebutuhan data dan informasi dalam form penilaian yang dibutuhkan untuk monev keterbukaan informasi publik 2025. Kami mohon kerja samanya supaya pengisian SAQ dapat dilakukan dengan benar serta memenuhi indikator-indikator penilaian yang telah ditetapkan,” pinta Rita, sapaan akrabnya.
Dalam rapat tersebut, tim dari Diskominfo SP Tuban juga menjelaskan kelengkapan data dan dokumen pendukung yang perlu dilampirkan, seperti informasi berkala, serta merta, dan informasi setiap saat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Lebih lanjut, Rita menerangkan bahwa pada tahun 2024 lalu, Kabupaten Tuban mendapatkan predikat menuju informatif. Melalui koordinasi ini, diharapkan akan dapat meraih nilai yang lebih baik, yakni informatif.
“Tahun lalu, kita mendapatkan predikat menuju informatif. Prestasi ini patut kita syukuri. Agar bisa meraih predikat informatif, kita harus terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif,” pungkasnya. (yeni dh/hei)
