Antisipasi Kemarau Ekstrem, Pemkab Tuban Siapkan Langkah Jaga Air dan Pangan Masyarakat
- 07 April 2026 19:43
- Yavid
- Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati,
- 26
Tubankab - Ancaman kemarau ekstrem mulai diantisipasi sejak dini untuk menjaga pasokan air dan ketahanan pangan masyarakat. Pemerintah bersama lintas sektor menyatukan langkah melalui rapat koordinasi di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (7/4), guna menyiapkan strategi menghadapi potensi dampak El Nino pada 2026.
Rapat ini melibatkan unsur pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah dalam rangka menyatukan langkah menghadapi potensi penurunan curah hujan akibat fenomena El Nino.
Dalam forum tersebut diungkapkan bahwa El Nino berpotensi menurunkan curah hujan hingga 20–40 persen. Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026 yang berisiko mengganggu sektor pertanian serta ketersediaan air bersih.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui langkah mitigasi yang terukur dan terkoordinasi.
“Sebentar lagi musim kemarau, potensi-potensi bencana yang bisa terjadi, mari kita antisipasi bersama mulai saat ini,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi sejak dini dengan meminta seluruh kepala daerah proaktif menyusun rencana aksi, memetakan wilayah rawan, serta memastikan distribusi air bersih tepat sasaran dan pemantauan titik api diperkuat.
“Bupati/wali kota bisa segera melakukan plan of action, proaktif memetakan wilayahnya tanpa menunggu bencana terjadi,” tegasnya.
Gubernur Khofifah juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, menggunakan air secara bijak, serta aktif melaporkan potensi bencana kepada pemerintah daerah.
Data menunjukkan bahwa 92 hingga 97 persen bencana di Jawa Timur periode 2022–2025 merupakan bencana hidrometeorologi. Pada triwulan pertama 2026 tercatat 121 kejadian bencana yang didominasi angin kencang dan banjir, berdampak pada korban jiwa serta puluhan ribu kepala keluarga.
“Respon kita tidak boleh biasa-biasa saja, tidak hanya reaktif, tetapi harus terukur, cepat, dan berbasis data,” imbuhnya.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan musim kemarau 2026 di Jawa Timur mulai Mei, dengan puncak pada Agustus dan durasi mencapai 220–240 hari pada sejumlah zona musim. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan yang berpotensi memicu karhutla serta menekan produktivitas pertanian.
Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jatim menyiapkan strategi terpadu yang melibatkan berbagai perangkat daerah, mulai dari BPBD, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Langkah yang dilakukan meliputi penguatan sistem peringatan dini (EWS), respons cepat darat dan udara, rehabilitasi lahan, hingga penegakan hukum.
Mitigasi kekeringan juga difokuskan pada penguatan manajemen air melalui waduk dan embung, pemetaan desa rawan, distribusi air bersih, pembangunan sumur bor, serta pompanisasi untuk mendukung sektor pertanian.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, yang hadir pada kegiatan ini menegaskan bahwa langkah antisipatif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan di tengah tantangan perubahan iklim.
“Upaya ini tidak hanya berfokus pada mitigasi bencana, tetapi juga memastikan produksi pertanian tetap optimal sehingga ketahanan dan kemandirian pangan dapat terjaga secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, sektor pertanian merupakan tulang punggung ketahanan pangan sehingga potensi gangguan produksi akibat kekeringan harus diantisipasi sejak dini.
Selain itu, kesiapsiagaan bencana turut diperkuat melalui penanganan potensi kemarau yang melibatkan koordinasi lintas sektor, TNI-Polri, perusahaan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait, serta peran aktif masyarakat.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, turut mengapresiasi kesiapsiagaan Jawa Timur, termasuk keberhasilan mitigasi saat erupsi Semeru 2025 tanpa korban jiwa.
“Jawa Timur ini luar biasa, patut menjadi contoh dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman kemarau,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi, langkah, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan guna menghasilkan kebijakan yang konkret, terukur, dan terpadu demi menjaga keselamatan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
