Basis Data Tunggal merupakan bagian penting proses pemberdayaan UMKM untuk mengetahui lebih mendalam profil para pelaku usaha dan mencakup informasi mengenai karakteristik usaha yang dijalankan KUMKM.
Tahun ini, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyasar di 215 Kab/Kota untuk mendata usaha non pertanian baik yang menetap atau tidak menetap.
Dominasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) mencapai lebih dari 99 persen dari populasi usaha/perusahaan dan mampu menyerap 97% tenaga kerja yang ada di Indonesia.
Sehingga diperlukan Pembangunan Basis Data Tunggal KUMKM untuk memperbaiki tata kelola data yang sudah ada.
Basis Data Tunggal merupakan bagian penting proses pemberdayaan UMKM untuk mengetahui lebih mendalam profil para pelaku usaha dan mencakup informasi mengenai karakteristik usaha yang dijalankan KUMKM. Karena itulah yang menjadi cikal bakal dilakukannya PL-KUMKM 2023 yang sudah dilakukan dari tahun lalu.
Tahun ini, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyasar di 215 Kab/Kota untuk mendata usaha non pertanian baik yang menetap atau tidak menetap. Untuk cara pengumpulan data dilakukan secara door to door. Ingat! Ada ciri khusus dari Petugas Pendataan! Untuk bangunan UMKM dan Koperasi, petugas akan mengenakan geotag dan foto.
Mau tahu informasi apa saja yang dikumpulkan dalam PL-KUMKM2023?
Kita sukseskan Pendataan Lengkap KUMKM 2023 yang akan berlangsung dari 15 September hingga 14 Oktober 2023! Agar program pemerintah untuk KUMKM bisa lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan Sobat di lapangan.
KemenKopUKM Gandeng BPS Lakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023
Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023 sebagai upaya mendorong terciptanya basis data tunggal Koperasi dan UMKM di Indonesia.
Dari hasil PL-KUMKM yang dilakukan KemenKopUKM tahun 2022 telah diperoleh sembilan juta data UMKM by name by address, selanjutnya di tahun 2023 pendataan akan menyasar pada 215 Kabupaten/Kota di 32 provinsi (kecuali Provinsi DIY dan Bali) pada usaha non pertanian baik yang menetap maupun tidak menetap.
“Kami mengajak para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM, serta Kepala BPS di Seluruh Provinsi agar saling berkolaborasi dalam melakukan proses updating data yang telah terkumpul. Sehingga keberadaan data tunggal koperasi dan UMKM dapat memberikan informasi yang faktual dan dapat menavigasi bisnis UMKM kedepan,” kata Menteri Koperasi dan UMKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam keterangan resminya.
Menteri Teten menambahkan, keberadaan data tunggal menjadi penting bagi 64 juta UMKM di Indonesia yang masih dihadapkan berbagai tantangan, antara lain akses pada pembiayaan, akses pasar, hingga teknologi informasi yang memadai.
“Untuk membantu pelaku UMKM mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah membutuhkan ketersediaan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran kebutuhan pelaku UMKM di tanah air, sekaligus untuk keperluan perencanaan dan evaluasi,” ujar Menteri Teten.
Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM yang mutakhir dan dikelola secara berkelanjutan sebagai single source of truth sangat vital bagi pemerintah dan pengguna data lainnya.
“Ketersediaan basis data tunggal Koperasi dan UMKM juga berguna dalam mendukung akurasi dan efektivitas kebijakan pemerintah serta penyasaran program-program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam PL-KUMKM23 ini dengan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas kami,” ucap Amalia.
Pengembangan basis data tunggal sendiri memiliki beberapa urgensi terhadap pengembangan UMKM di tanah air, di antaranya mampu menjadi sarana perencanaan pembangunan, dasar penetapan penerima manfaat yang tepat sasaran, pengukuran kinerja UMKM dengan indikator tertentu, hingga mengukur efektivitas program pemberdayaan UMKM melalui pemantauan dan evaluasi.
Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM 2023 sendiri akan dimulai pada 15 September hingga 14 Oktober 2023 untuk pengumpulan datanya, di mana data dikumpulkan dengan metode door-to-door dengan moda pendataan CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) oleh petugas BPS yang dilengkapi tanda pengenal. Selain menanyakan kuesioner, petugas akan melakukan geotag dan mengambil foto khusus bangunan koperasi dan UMKM.
Sedangkan informasi yang dikumpulkan antara lain terkait dengan informasi unit usaha/perusahaan yang mencakup nama usaha dan Alamat, informasi pelaku usaha, hingga informasi karakteristik usaha. Hingga kemudian, pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan output basis data tunggal koperasi dan UMKM by name by address berdasarkan demografi dan karakteristik usaha.
Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM didukung Tim Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
