Indikator Kemiskinan Kabupaten Tuban Dikupas BPS Tuban
- 29 January 2024 14:30
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 1256
Pemkab Tuban berhasil menurunkan sejumlah indikator kemiskinan tahun 2023. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, Pemkab Tuban berhasil menurunkan 4 indikator kemiskinan, yaitu persentase angka kemiskinan, penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
Untuk diketahui, Pemkab Tuban secara konsisten mampu menurunkan angka kemiskinan dan penduduk miskin pada kurun waktu 2021-2023. Pada tahun 2021, angka kemiskinan berada mencapai 16,31 persen mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 15,02 persen dan kembali turun menjadi 14,91 persen di tahun 2023. Di samping itu, pada tahun 2021, perkiraan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban mencapai 192,58 ribu jiwa mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 178,05 ribu jiwa dan kembali turun menjadi 177,25 ribu jiwa.
Lantas, bagaimana pandangan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, Andhie Surya Mustari mengenai capaian Pemkab Tuban. Reporter Diskominfo-SP Tuban, M Agus H, berkesempatan mewawancarai Kepala BPS Tuban saat ditemui di ruang kerjanya. Berikut petikannya.
Bagaimana tanggapan Bapak, mengenai penurunan sejumlah indikator kemiskinan di Kabupaten Tuban? Apa saja faktor yang mempengaruhi?
Penurunan sejumlah indikator kemiskinan menjadi salah satu elemen keberhasilan pembangunan, karenanya patut mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Mengacu data Susenas 2023, angka kemiskinan di Kabupaten Tuban dipengaruhi garis kemiskinan yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Selama 2022-2023, garis kemiskinan di Kabupaten Tuban baik sebesar 7,84 persen, yaitu dari Rp 421.287 per kapita per bulan menjadi Rp 454.336 per kapita per bulan. Garis kemiskinan Tuban tahun 2023 lebih kecil dibandingkan garis kemiskinan Jawa Timur yang menyentuh angka Rp 507.286 per kapita per bulan.
Kenaikan garis kemiskinan merupakan kondisi alami yang disebabkan sejumlah faktor ekonomi. Di antaranya kenaikan harga BBM yang berimbas naiknya harga pangan, kondisi ekonomi nasional, hingga ekonomi global. Kondisi ini yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun yang berdampak pada laju penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2023.
Melihat data yang ada, bagaimana karakteristik demografi penduduk di kabupaten/kota yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi?
Angka kemiskinan terendah di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu di Kota Batu 3,31 persen dengan penurunan di tahun mencapai 0,48 persen. Di Jawa Timur wilayah perkotaan memiliki angka kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Kabupaten. Hal ini disebabkan karakteristik masyarakat yang berbeda.
Di wilayah perkotaan, masyarakatnya kebanyakan bekerja di sektor jasa dan industri. Selain itu, daya beli masyarakat juga terbilang tinggi. Tidak untuk kebutuhan primer, makan minum saja, tapi juga akses internet, hiburan dan gaya hidup lainnya.
Kondisi tersebut berbeda dengan demografi Kabupaten Tuban yang 40 persen masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Selain itu, jumlah perusahaan di Kabupaten Tuban lebih sedikit dibandingkan wilayah perkotaan.
Hasil Susenas 2023, apakah sudah disampaikan ke Bupati Tuban? Bagaimana tanggapannya mengenai hasil tersebut?
Hasil Susenas 2023 sudah kami sampaikan ke Bupati Tuban, Mas Lindra, dan mendapat respon positif. Mas Lindra berharap Pemkab Tuban dapat selalu bersinergi dalam rangka menyukseskan program pembangunan. Data statistik yang disampaikan BPS menjadi acuan penyusunan program pembangunan, salah satunya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) 2025-2045 beberapa waktu lalu.
Mengacu pada hasil Susenas 2023, apa yang disarankan BPS Tuban agar dapat memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Tuban?
BPS Tuban memberikan rekomendasi kepada Pemkab Tuban berkaitan dengan upaya penurunan kemiskinan. Pertama, Pemkab Tuban diharapkan dapat menekan laju inflasi daerah dengan pemantauan harga pasar dan kemampuan daya beli masyarakat.
Kedua, mengoptimalkan bantuan yang ditujukan untuk UMKM atau masyarakat di Desil 3. Bantuan tersebut akan membawa multiplier effect bagi UMKM dan masyarakat Desil 3. Bagi pelaku UMKM, bantuan permodalan akan menjadi faktor pendongkrak pengembangan usaha yang digeluti. Sedangkan, bagi masyarakat Desil 3 akan menjadi perintisan usaha baru yang diharapkan dapat menjaga masyarakat agar tidak jatuh di bawah garis kemiskinan.
Ketiga, mengawal bantuan sosial agar tepat sasaran Desil 1 dan Desil 2. Bantuan sosial memang ditujukan untuk masyarakat di Desil 1 dan Desil 2. Harapannya, mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga mampu menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
Bagaimana Bapak memandang arah program pembangunan di Kabupaten Tuban?
Pemkab Tuban sebagai elemen terpenting jalannya pemerintahan diharapkan menentukan arah pembangunan di Kabupaten Tuban. Arah pembangunan Kabupaten Tuban harus memiliki tema yang sejalan dengan masyarakatnya. Maksudnya, pengembangan Kabupaten Tuban akan diarahkan sebagai daerah lumbung pangan nasional atau kota industri. Pada tiap opsi tersebut, memiliki dampak positif dan negatif masing-masing. Karenanya, harus benar-benar dipertimbangan dengan matang dan selaras dengan demografi masyarakat serta potensi Kabupaten Tuban. (m agus h/*hei)
