Kementerian ESDM Serahkan Bantuan Paket Konverter Kit Program Konversi BBM ke BBG Untuk Nelayan
- 21 October 2020 22:13
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 473
Tubankab - Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, menyerahkan paket konverter kit program konversi BBM ke BBG untuk nelayan Kabupaten Tuban.
Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tuban, Komisi VII DPR RI, Kepala PPSDM Migas Cepu, serta Perwakilan Pertamina Surabaya kepada 69 nelayan pesisir di Mangrove Center Tuban, Rabu (21/10).
Dalam sambutannya, Kepala PPSDM Migas Cepu Wahid Hasyim menjelaskan, bantuan paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan di Kabupaten Tuban telah diberikan mulai tahun 2016 lalu, dan terus berlangsung hingga tahun ini. Tercatat hingga 2019, sebanyak 1.323 unit paket telah diberikan untuk nelayan Kabupaten Tuban, dan di tahun ini sebanyak 117 unit yang dibagi menjadi dua bagian, pertama 69 paket untuk nelayan pesisir yang diserahkan hari ini, dan sisanya untuk nelayan air tawar diserahkan Kamis besok.
“Program bantuan ini adalah program kemitraan antara komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM,” terangnya.
Awalnya, lanjut Wahid, program konversi BBM ke BBG tahun ini akan dialihkan untuk penanganan Covid-19, akan tetapi komisi VII meminta agar tetap diberikan ke nelayan, sebab sangat diperlukan dan berdampak langsung pada perekonomian nelayan.
Wahid juga mengatakan program tersebut memang diadakan untuk mendukung program diversifikasi energi dalam rangka mengurangi penggunaan dan subsidi BBM, yang juga dinilai lebih hemat dan ramah lingkungan. “Nelayan mampu menghemat 50 ribu per hari dengan menggunakan alat konversi BBM ke BBG ini,” paparnya.
Ia juga berpesan agar nelayan merawat dan menggunakan alat konverter kit BBM ke BBG tersebut dengan baik sehingga bisa dirasakan manfaatnya, terlebih untuk peningkatan perekonomian.
Sementara itu, Bupati Tuban H. Fathul Huda menyampaikan, mengapresiasi Kementerian ESDM yang sangat peka kepada kebutuhan nelayan, begitu pun dengan Komisi VII DPR RI yang selalu berusaha memperhatikan nasib nelayan.
Bupati meminta agar upaya tersebut terus ditingkatkan untuk menyejahterakan nelayan di Kabupaten Tuban. “Saat pandemi seperti ini, banyak anggaran yang dialihkan ke penanganan Covid-19, tetapi berkat Komisi VII DPR RI, program ini masih bisa berjalan,” tutur bupati.
Bupati memastikan, bantuan alat tersebut dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada para nelayan. Selain itu, ia juga berharap hak nelayan lainnya seperti BPNT atau JPS juga bisa diberikan dengan adil.
“Saat ini memang masih proses validasi data kelayakan, dan pasti sesuai dengan aturan, bantuan tersebut akan turun,” tandasnya.
Masih di tempat yang sama, anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari mengungkapkan, jika program tersebut terbukti berdampak secara langsung bagi perekonomian nelayan, apalagi di masa pandemi Covid-19. “Atas alasan ini lah kami meminta agar program bantuan ini tetap harus diberikan, dan kami berterima kasih kepada Kementerian ESDM,” kata politisi yang akrab disapa IYA ini.
Ratna juga meminta agar di tahun 2021, setelah bantuan konverter kit Konversi BBM ke BBG untuk nelayan Tuban selesai, akan diteruskan ke jenis bantuan lainnya seperti cold storage atau container bertenaga surya yang saat ini dikembangkan oleh Kementerian ESDM. “Kita aminkan bareng- bareng, semoga terealisasi di tahun depan,” kata Ratna.
Ratna juga menyinggung masalah peran strategis Kabupaten Tuban dalam perekonomian nasional yang harus diperhitungkan. Pasalnya, saat ini Tuban telah masuk dalam daerah proyek strategis nasional dan harus mendapatkan perhatian khusus. Dengan adanya proyek pembangunan kilang baru Pertamina New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban, untuk penyokong aktivitas kilang minyak Tuban nantinya, harus didukung dengan adanya peningkatan infrastruktur seperti Jalan Tol.
“Jika kilang minyak sudah beroperasi, saya yakin jalan di Tuban pasti tidak akan muat untuk beban lalu lintas yang ada, jadi kami meminta hal ini diperhitungkan,” jelas Ratna.
Ratna juga berpesan kepada nelayan agar selalu berkomunikasi dengan Dinas Perikanan dan Peternakan terkait pengoperasian alat, agar nantinya bisa bermanfaat dengan baik. “Kata Pak Kadis kalau tidak bisa pakai langsung dijual, jangan ya Bapak, bisa minta diajari sama Dinas Perikanan,” sarannya. (mj/hei)
Sumber : Media Center
