AGAR OPTIMAL, PPID SE BAKORWIL BOJONEGORO ‘DIBIMTEKKAN’
- 30 May 2016 14:48
- Erina Letivina
- Kegiatan Pemerintahan,
- 1107
Tubankab – Perwakilan dari masing – masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro mengikuti workshop dan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang keterbukaan publik yang diadakan Provinsi Jatim di Gedung Korpri, Komplek Pendopo Krido Manunggal Tuban, Senin (30/05). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran serta fungsi PPID, sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Koordinator Pelayanan Informasi PPID Provinsi Jawa Timur, Agus Dwi Muhanang, saat diwawancarai mengatakan, kegiatan ini sebagai evaluasi bagi PPID kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Dalam monev kami tidak mencari kesalahan atau kekurangan, tapi mencari hambatan apa yang dialami, sehingga PPID tidak bisa berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, langkah yang kita lakukan salah satunya dengan pembinaan,” terangnya.
Agus melanjutkan, memang di setiap kabupaten/kota sudah terbentuk PPID, tapi kenyataannya masih ada beberapa yang hanya sebatas formalitas dan belum bisa maksimal.“Maka kami lakukan pembinaan–pembinaan sehingga PPID bisa operasional secara penuh sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang KIP dan UUD 1945 pasal 28 F,” imbuh pejabat yang juga Kasi Informasi Pelayanan Publik Kominfo Jatim ini.
Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si Sekda Kabupaten Tuban dalam sambutannya mengatakan, pihaknya atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban menyampaikan banyak terima kasih karena telah dipercaya dan ditunjuk sebagai tuan tumah penyelenggaraan workshop dan Bimtek ini.
“Kegiatan semacam ini perlu dioptimalkan lagi, seperti penyatuan persepsi, visi dan misi dalam rangka menuju PPID yang lebih baik dalam keterampilan bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, lembaga atau stakeholder. Apalagi sekarang sudah memasuki era serba digital, sebab PPID menjadi pioneer Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintah kabupaten/kota masing-masing daerah,” imbuhnya. (nul/hei)
