Presiden Prabowo: 121 Kebijakan Transformatif dalam 663 Hari Pemerintahan
- 14 August 2026 15:07
- Yavid
- Berita Nasional,
- 18
Tubankab – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 08.10 WIB dan disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengingat kembali sumpah yang diucapkannya saat dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan kepemimpinan negara dengan tulus dan jujur serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Pada hari itu, 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Mahakuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur; mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.
Presiden kemudian menyampaikan sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahan. Ia mengatakan, sebanyak 121 kebijakan transformatif telah diputuskan dan dijalankan dalam 663 hari pemerintahan, atau rata-rata satu kebijakan transformatif setiap lima hari.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, berbagai kebijakan tersebut merupakan hasil keberanian mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh unsur bangsa. Ia mengakui masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, namun sejumlah masalah yang selama puluhan tahun dianggap rumit telah mulai ditangani.
Salah satu capaian yang disoroti adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam waktu satu tahun. Capaian tersebut lebih cepat dibandingkan target awal pemerintah selama empat hingga lima tahun.
Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah juga menghapus 145 aturan penyaluran pupuk serta menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Kebijakan tersebut, menurut Presiden, turut mendorong peningkatan keuntungan PT Pupuk Indonesia hingga 252,8 persen.
Di sektor energi, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui produksi diesel dengan campuran biodiesel B50. Sejak 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri dan berhasil menghemat devisa sebesar Rp170 triliun atau sekitar 9,5 miliar dolar AS.
“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” tegasnya.
Presiden juga menyampaikan sejumlah capaian lainnya, di antaranya pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, perbaikan 71.744 sekolah pada 2026, serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau 108 juta orang.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan mandat rakyat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan rakyat,” ujar Presiden.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Indonesia bukan pekerjaan Presiden seorang diri. Pembangunan merupakan kerja bersama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh rakyat Indonesia.
Di sisi lain, Presiden mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh berpuas diri. Masih terdapat berbagai pekerjaan besar yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga penertiban pertambangan ilegal dan penyelundupan.
“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” pungkasnya.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.
Sejumlah duta besar negara sahabat, pimpinan lembaga negara, serta para menteri Kabinet Merah Putih juga hadir dalam agenda tersebut.
Menutup pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak semata-mata untuk kepentingan satu periode pemerintahan. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dijalankan saat ini harus menjadi fondasi bagi masa depan bangsa.
“Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia,” tegas Presiden. (*/kdg/yav)
