SOAL TOLAK IMPOR BERAS, MAHASISWA DAN BUPATI SEPAKAT
- 02 February 2018 16:19
- Heri S
- Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati,
- 482
Tubankab – Bupati Tuban H. Fatchul Huda menerima secara langsung para mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban yang melakukan aksi unjukrasa di Kantor Pemkab Tuban, Jumat (02/02).
Dalam aksinya, mereka mengusung isu menolak impor beras yang akan dilakukan pemerintah pusat dalam waktu dekat. Jika benar memihak pada petani, menurut mereka Pemkab Tuban harus melakukan langkah nyata untuk menolak kebijakan yang akan berdampak langsung pada para petani tersebut.
“Kami menolak impor beras yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kami harap Pamkab Tuban dapat membawa aspirasi ini sampai tingkat pusat,” desak Habib Mustofa, Ketua Umum PMII Cabang Tuban dalam orasinya.
Di depan orang nomor satu di Bumi Wali ini, para demonstran juga mengharapkan Pemkab Tuban dapat memperhatikan kecukupan pupuk bersubsidi yang setiap tahun selalu menjadi permasalahan bagi petani. “Selain itu kepada Pemkab Tuban juga, kami minta dapat memberikan porsi lebih dari Anggaran APBD untuk pertanian di Kabupaten Tuban,” tambah Habib.
Menanggapi usulan mahasiswa, Bupati Tuban, H. Fathul Huda mengungkapkan sependapat dengan mereka. Ia menejalaskan, di Kabupaten Tuban sendiri tiap tahunnya mengalami surplus padi hingga 53 persen, padahal menurut bupati luas lahan pertanian yang ada tergolong sempit, hanya 60 hektare dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa. Seharusnya, sambung Huda, jika menilik ini, daerah lainnya dengan lahan pertanian yang lebih luas dapat menghasilkan padi lebih banyak. “Kami sependapat menolak impor beras, apalagi sebentar akan ada panen raya,” ujar bupati.
Bupati juga mengatakan bahwa saat ini 21 persen dari PDRB Tuban adalah dari sektor pertanian. Meski demikian, nilai tukar petani terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya biaya produksi yang tinggi dan harga jual hasil tani yang murah terutama saat musim panen. “PDRB Kabupaten Tuban paling besar ditunjang dari pertanian dan industry. Jika terjadi penurunan pada salah satunya, maka akan berpengaruh juga pada pertumbuhan ekonomi ,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bupati juga mengungkapkan bersedia menandatangani usulan aspirasi yang akan diajukan kepada pemerintah pusat.
Menyoal masalah pupuk bersubsidi, bupati mengatakan bahwa Pemkab Tuban bersama TNI/Polri kompak dalam menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi. Bahkan di 2017 lalu bisa dikatakan tidak terjadi kelangkaan pupuk. “Adanya satu dua kasus wajar, tapi Pemkab Tuban akan selalu berupaya menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani,” jelasnya.
Bupati menambahkan, selain menggunakan pupuk bersubsidi, Pemkab sedang berupaya menggunakan alternatif pupuk murah, yaitu pupuk cair seperti yang sedang di-‘trial’-kan di Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, di mana dengan menggunakan pupuk cair tersebut dapat menekan biaya hingga 50 persen. Diharapkan petani yang lain dapat belajar bersama di sana.
“Bisa di lihat biaya produksi dan peningkatan produksi pertanian di sana, jika sudah cocok akan kita tularkan ke wilayah lainnya, sehingga petani kita tidak lagi bergantung dengan pupuk bersubsidi,” paparnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa anggaran Pemkab Tuban untuk pertanian sudah termasuk cukup besar, adanya bibit bersubsidi dan hibah Alsintan (alat mesin pertanian) adalah salah satu wujud perhatian Pemkab Tuban terhadap para petani. “Semoga pertanian di Kabupaten Tuban semakin maju,” kata bupati dua periode ini.
Pada kesempatan ini, bupati juga memberikan apresiasi kepada para mahasiswa PMII Tuban, yang menurutnya telah menyalurkan aspirasi melalui aksi unjukrasa dengan baik dan santun. “Saya juga bangga kepada pemuda yang memperhatikan kepentingan umum, bukan hanya mementingkan kepentingan pribadi, seperti mahasiswa PMII yang peduli terhadap nasib petani,” pungkasnya. (dadang setiawan/hei)
Sumber : Media Center
