Transformasi Digital Logistik: Strategi Pemerintah Tekan Biaya dan Dorong UMKM Nasional
- 30 June 2026 17:48
- Yavid
- Kegiatan Pemerintahan,
- 17
Tubankab – Tubankab – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tuban mengikuti diskusi daring SOBATKAMI DIGITALKS #16 bertajuk "Digitalisasi Layanan Pos dan Logistik" melalui Zoom Meeting, Selasa (30/6). Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital tersebut membahas pentingnya transformasi digital sektor logistik sebagai kunci bagi pelaku UMKM di Indonesia untuk memenangkan persaingan di pasar nasional maupun global.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, Ig. Trihastono, S.Sos., M.M., menekankan bahwa dalam ekosistem digital, jasa logistik tidak boleh hanya dipandang sebagai sarana pengiriman barang. Menurutnya, data dari layanan pengiriman merupakan aset berharga untuk melakukan pemetaan pasar.
"Pemerintah harus hadir untuk memandu pelaku usaha. Melalui data dari penyelenggara pos dan pengiriman, kita bisa memetakan produk apa yang diminati di daerah tertentu. Ini membantu UMKM agar tidak hanya asal mengirim, tetapi memahami ke mana produk mereka paling diminati," jelas Trihastono.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Mengingat maraknya transaksi elektronik, pelaku usaha dan pembeli harus memahami hak serta kewajibannya agar terhindar dari risiko kecurangan (fraud) berbasis digital yang masih menjadi tantangan di ruang siber.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pelaksanaan dan Pengawasan Layanan Pos Universal Kementerian Komunikasi dan Digital, Hadi Purnomo, S.T., M.T., memaparkan langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki ekosistem logistik nasional. Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik dari 14,29 persen menjadi 8 persen dari produk domestik bruto (PDB) melalui strategi Five C Framework.
"Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi tidak bekerja berdasarkan asumsi. Kami mengedepankan prinsip Collaborative Interdependence, di mana semua pemangku kepentingan saling bergantung dan berkolaborasi. Tidak ada lagi yang berjalan sendiri-sendiri atau merasa menjadi jagoan tunggal," tegas Hadi Purnomo.
Kemudian, Pemerintah saat ini tengah mengakselerasi pembangunan Digital Hub Logistik sebagai platform kolaborasi nasional. Melalui platform ini, UMKM di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tuban, dapat menikmati sejumlah manfaat, antara lain efisiensi biaya melalui optimalisasi rute dan sistem berbagi infrastruktur yang membantu menekan biaya operasional, kemudahan teknis melalui digitalisasi layanan pos yang telah terintegrasi dengan platform e-commerce mulai dari penjemputan barang hingga pelacakan secara real time, serta keamanan ekosistem melalui kehadiran regulasi seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 yang memberikan kepastian hukum dan standar keamanan bagi pelaku transaksi elektronik.
Selanjutnya, diskusi ini menjadi sinyal kuat bagi para pelaku usaha di daerah bahwa pemerintah pusat tengah menyiapkan ekosistem logistik yang lebih tangguh. Dengan sistem yang terintegrasi dan kolaboratif, UMKM di Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menjadi unit usaha yang lebih efisien, transparan, dan mampu bersaing di pasar yang semakin luas. (fufu/yav)
