ARAH PEMBANGUNAN JAWA TIMUR PADA PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF
- 12 October 2017 10:47
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 408
Tubankab - Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-72 merupakan momentum untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, serta sarana mendorong semangat memiliki dan membangun daerah, memperkuat rasa kecintaan masyarakat di wilayah Jawa Timur dalam kerangka NKRI.
“Hikmah terpenting memperingati Hari Jadi Provinsi Jatim adalah bentuk ucapan syukur atas perjalanan sejarah Jawa Timur yang penuh dengan dinamika, hingga mencapai kemajuan untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik,” kata Wakil Bupati Tuban Ir. Noor Nahar Hussein, M.Si saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Jawa Timur pada upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-72 di halaman Pemkab Tuban, Kamis (12/10).
Wabup menjelaskan, terpilihnya 12 Oktober sebagai Hari Jadi Provinsi Jatim karena menilik dari sejarah, penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Timur dimulai pada 12 Oktober 1945 dengan Gubernur Jatim kali pertama, yakni Raden Mas Tumenggung (RMT) Soerjo.
“Inilah yang disepakati sebagai hari jadi, dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2007 Tentang Hari Jadi Provinsi jawa Timur,” terang Noor.
Lebih jauh wakil bupati dua periode ini menyampaikan, para pendahulu telah meletakan dasar-dasar yang kuat, agar pemimpin generasi selanjutnya bisa meneruskan apa yang menjadi cita-cita bersama, yaitu Jawa Timur yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
Tak hanya itu, Noor juga membeberkan pemimpin era sebelumnya mulai dari Gubernur Soenandar Prijosoedarmo sampai dengan Basofi Soedirman, telah meletakan pembangunan yang berbasis kerakyatan dan berpihak pada rakyat, terutama pedesaan. Sedangkan untuk era kepemimpinan Gubernur Soekarwo saat ini, pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan pilihan tumbuh cepat dan merata, serta mampu menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan tingkat pengangguran, menurunkan kesenjangan, serta mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Arah pembangunan itu merupakan amanat konstitusi, sebagaimana pembukaan UUD 1945 yang secara substansi merupakan pesan tujuan negara yaitu, negara kesejahteraan yang berkeadilan,” imbuh Noor.
Lebih lanjut Noor manjelaskan, ada tiga fokus dalam pembangunan inklusif, yakni produksi di segmen UMKM dan segmen besar berupa non fiscal insentive. Yang kedua, pembiayaan murah dengan suku bunga 6 persen, baik di kredit pertanian, kredit industri primer, dan sekunder, serta hulu-hilir sektor pertanian. “Ini semua untuk peningkatan nilai tambah serta mampu membantu pemerintah untuk mengurangi subsidi,” ujarnya.
Sedangkan, yang menjadi fokus ketiga, menurut Noor, yakni, pasar yang kompetitif dimaksudkan untuk memberikan ruang pasar bagi UMKM, agar mampu menguasai, baik pasar dosmetik Indonesia maupun pasar global. “Ketiga fokus plus stabilitas tadi telah dikonstruksi dalam sebuah pandangan pada pembangunan yang diberi nama Jatimnomics,” pungkas Noor. (nanang w/hei)
