_Integrasi_Data_dan_Keamanan_Informasi_pada_DKI_Kabupaten_Tuban_Agus_Setyawan,_SE.jpg)
BENAHI DATA KEMISKINAN, DKI LUNCURKAN INOVASI TERBARU
- 15 August 2017 12:46
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 360
Tubankab - Dinas Komunikasi dan Informatika (DKI) Kabupaten Tuban siap meluncurkan inovasi terbaru. Upaya ini dilakukan salah satunya untuk membenahi dan mengelola data kemiskinan yang ada selama ini.
“Kita memiliki sumber data kemiskinan yang berbeda, dan banyak yang tidak sama, di antaranya dari kementerian kesehatan, sosial, dan lain sebagainya,” tandas Kepala Bidang (Kabid) Integrasi Data dan Keamanan Informasi pada DKI Kabupaten Tuban Agus Setyawan, SE saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (15/08).
Menurut Agus, sistem yang nantinya akan diberi nama Sistem Informasi Data Kemiskinan Terpadu akan berusaha menjembatani data-data yang berbeda dengan menyusun sebuah sistem informasi yang akan menyinkronkan data-data yang ada. Sehingga, lanjut Agus, tidak akan terjadi duplikasi data kemiskinan. “Yang kita harapkan setelah sinkronisasi akan ada data tunggal. Sehingga kita akan menghilangkan data yang ganda,” terangnya.
Dengan adanya sinkronisasi ini, menurutnya, diharapkan akan ada satu data kemiskinan terpadu yang bisa digunakan untuk pelaksanaan program dan pengendalian kemiskinan di Kabupaten Tuban. Setelah sinkronisasi, sambung Agus, data-data kemiskinan tersebut akan divalidasi.
“Validasi ini nanti tugasnya koordinator kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),” beber Agus.
Masih menurut pria berkumis tipis ini, hasil dari validasi lapangan akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi. Alasannya, sistim aplikasi akan dijadikan penunjang dalam memvalidasi data.
Agus mengungkapkan, untuk saat ini sistem yang akan dijadikan acuan dalam mengelola data kemiskinan ini belum terealisasi, karena masih terkendala dengan anggaran. Kendati demikian, Agus bangga karena “embrio” dari sistem sudah ada.
“Harapan kita nanti, Tuban memiliki data kemiskinan yang terpadu dan valid, serta bisa dijadikan rujukan seluruh program. Sebab, tanpa itu untuk pelaksanaan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan akan sulit,” harap Agus.
Apa yang disampaikannya bukan tanpa alasan, mengingat saat ini data-data kemiskinan yang dimilki oleh Kabupaten Tuban belum terpadu. Ini terjadi karena data yang bersumber dari sumber yang berbeda akan menimbulkan ketidakjelasan data kemiskinan. Sehingga, terangnya, program-program yang ditelurkan oleh pemkab termasuk yang melalui APBD, tidak sepenuhnya tercover.
“Kalau itu terjadi, untuk menurunkan angka kemiskinan akan sulit, karena petanya belum jelas. Dan memang untuk penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya dalam waktu satu atau dua tahun. Untuk itu kita buat sistem informasi sebagai sarananya,” tukasnya. (nanang wibowo/hei)
