Bersama Gubernur Khofifah dan 36 Kepala Daerah Jatim, Wabup Teken MoU Data dengan BPS Tuban
- 20 November 2025 23:21
- Heri S
- Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati,
- 9
Tubankab – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan presisi data sasaran pembangunan daerah makin diperkuat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemprov Jatim dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Hotel Grand Mercure Malang, Kamis (20/11).
?Penandatanganan ini berfokus pada penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data informasi statistik demi mendukung pembangunan daerah.
?Tak hanya di tingkat provinsi, penandatanganan kesepakatan penting ini juga dilakukan secara serentak oleh 37 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan BPS di wilayah masing-masing.
?Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, turut mengukuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban dengan menandatangani MoU bersama Kepala BPS Kabupaten Tuban, Andi Surya Mustari.
??Menurut Wabup Joko Sarwono, data adalah kunci, dengan data yang akurat dan terpadu, dapat memastikan setiap program dan anggaran pembangunan bisa menyentuh target yang tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Sinergi dengan BPS ini akan sangat mendukung perencanaan strategis daerah," ujar mantan kepala Bappeda Litbang Tuban ini.
Sementara itu, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa presisi data adalah penentu keberhasilan program. "Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa data akan sangat menentukan bagaimana sasaran dari seluruh program yang kita laksanakan bisa lebih precise," kata Gubernur Khofifah.
?Ia memberi contoh bagaimana penggunaan data harian (termasuk harga sembako) dan data harian kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sangat vital dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, seperti penutupan sementara pasar hewan terdekat untuk proteksi ternak.
?Menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bersambung dengan Ramadan, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya koordinasi data. Meskipun inflasi di Jawa Timur selalu terkendali, ia meminta seluruh bupati/walikota untuk maksimal dalam mengoordinasikan distribusi SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Bulog, gula, dan minyakita guna mengantisipasi dinamika kebutuhan pangan masyarakat.
?Gubernur juga berpesan agar seluruh pemerintah daerah siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi, yang datanya dapat dipantau melalui BPS dan instansi terkait. Ia optimis kerja sama ini akan memberi dorongan positif bagi program-program Presiden.
?Sebelumnya di tempat yang sama, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan penandatanganan ini sangat strategis untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
?Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah bersama Mensos dan Kepala BPS RI meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Data Desa Terintegrasi (Singasari). Aplikasi rancangan BPS Jatim ini bertujuan mengintegrasikan data desa dan dilengkapi DTSEN, menjadi dashboard lengkap dari provinsi hingga tingkat desa, yang akan sangat membantu Pemerintah Kabupaten Tuban dalam merumuskan kebijakan yang lebih akurat. (dadang bs/hei)
