Bimtek dan Gelar Budaya Kinerja, Amin : Perlu Ada Perubahan Kultur Birokrasi
- 18 July 2018 15:08
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 772
Tubankab - Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu adanya peningkatan kualitas aparatur dan perubahan kultur birokrasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Drs. Achmad Amin Sutoyo yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Gelar Budaya Kinerja di lingkungan Pemkab Tuban yang digelar oleh Bagian Organisasi Setda Tuban.
Kegiatan yang diikuti 60 peserta yang mewakili sekolah tingkat SMP dan perwakilan Puskesmas di Kabupaten Tuban ini, berlangsung di ruang rapat lantai 3 Setda Kabupaten Tuban, Rabu (18/07).
Amin, begitu sapaan akrabnya mengaku, perlu menyampaikan budaya kerja yang kaitannya dengan salah satu 8 area perubahan reformasi birokrasi, yakni pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) aparatur birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
Amin melanjutkan, sebagaimana yang ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah diidentifikasi kondisi yang dihadapi saat ini oleh birokrasi salah satunya adalah perubahan. “Baik itu perubahan produktivitas, perbaikan atau penyempurnaan,” jelasnya.
Pola pikir dan budaya kerja birokrasi, lanjut Amin, belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efesien, efektif, produktif dan profesional. Selain itu, dikatakan Amin, juga belum benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat. “Belum mencapai kinerja yang baik serta belum berorientasi pada hasil (outcomes),” imbuh Amin.
Lebih lanjut, Amin menegaskan, potensi aparatur sebagai individu harus dimaksimalkan untuk membangun kinerja organisasi ke depannya. Oleh karena itu, perlu segera dikembangkan budaya kinerja aparatur demi terwujudnya kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara baik dan benar.
Melalui kelompok budaya kinerja atau anggotanya, diharapkan Amin, dapat menjadi agent of change (agen perubahan) yang terlibat dalam merencanakan perubahan serta mengimplementasikannya pada perwujudan good governance (pemerintahan yang baik) dan clean governance (pemerintahan yang bersih).
Dengan dibentuknya Kelompok Budaya Kinerja (KBK) ini, Amin berharap agar pihak yang terkait, dapat mengaktifkan peran KBK tersebut. “Sehingga, sistem kinerjanya dapat menghasilkan karya yang maksimal,” terangnya.
Oleh sebab itu, lanjut Amin, perlu diciptakan kebersamaan dan dinamika kelompok yang dapat menumbuhkan kerjasama saling berkepentingan yang berpusat pada objek, tuntutan/ ide yang sama, sehingga tugas yang berat akan menjadi ringan. “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” ujarnya di hadapan para peserta.
Amin melanjutkan bahwa bimbingan teknis budaya kinerja ini terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana hal yang segera harus diwujudkan adalah melakukan perubahan cara berpikir dan perubahan manajemen yang berbasis kinerja. Sehingga, dikatakan Amin, perlu adanya peningkatan kualitas aparatur dan perubahan kultur birokrasi.
“Saya yakin, jika kondisi tersebut di atas dapat diciptakan, kerja ini terasa nyaman, karena permasalahan adalah bukan merupakan beban dan tanggung jawab sendiri,” tutupnya.(tauviqurrahman/hei).
