Bupati Huda Tekankan Agar Pencairan DD Dilakukan Secepat Mungkin
- 22 April 2021 20:50
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 346
Tubankab - Bupati Tuban, H. Fathul Huda menekankan agar pencairan Dana Desa (DD) dilakukan secepat mungkin. Tujuannya, agar mampu meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, mengingat gaji perangkat desa bersumber dari DD.
Hal tersebut disampaikannya bupati pada kegiatan Safari Ramadan Bupati dan Wabup Tuban tahun 1442 H/2021 M di Kecamatan Plumpang, Kamis (22/04).
Bupati Huda menerangkan, selain dapat motivasi perangkat desa, pencairan DD di awal waktu akan mampu menggerakkan roda perekonomian di desa tersebut.
"Ini sangat dibutuhkan terutama pada masa pandemi Covid-19," ungkapnya.
Selaras dengan upaya tersebut, bupati menekankan pada dinas terkait untuk mendampingi perangkat desa agar keterlambatan tersebut tidak terulang.
Pencairan DD tepat waktu, kata Huda, diharapkan memotivasi aparatur untuk memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Di samping itu, perlu diimbangi dengan tersedianya SDM pejabat pemerintah kecamatan maupun desa yang kompeten.
Jika terdapat formasi perangkat desa yang kosong, ujar Huda, harus segera diisi sesuai dengan regulasi. Sehingga pelayanan masyarakat tidak tergganggu, kepuasan masyarakat dapat dimaksimalkan.
Bupati kelahiran Montong ini menyampaikan apresiasi kepada Camat Plumpang dan pihak terkait yang mampu meningkatkan kinerjanya dan mampu meningkatkan IKM.
"Bisa membawa IKM melonjak tinggi," tuturnya.
Meski demikian, bupati yang juga alumnus Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang ini mengingatkan, agar capaian tersebut harus tetap dievaluasi untuk mengetahui permasalahan sekecil apapun dan sedini mungkin.
Sementara itu, Camat Plumpang, Saefiyudin, S.STP. M.AP., dalam laporannya menyebutkan IKM Plumpang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 3,5 tahun terakhir.
Pada 2017, IKM Plumpang berada pada poin 75 dan mengalami kenaikan secara bertahap hingga pada 2020 mencapai 88,67 dengan predikat SANGAT BAIK.
"Ditargetkan, pemerintah kecamatan dapat mendukung program Pemkab Tuban mewujudkan pemerintahan kecamatan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani)," ujarnya.
Saefiyudin juga menambahkan, pada 2021 baru ada 8 desa yang mencairkan DD, sedangkan desa lain mengalami keterlambatan. Karenanya, diperlukan pendampingan di masa mendatang agar DD dapat cair lebih cepat.
Tampak hadir pula Ketua TP PKK Kabupaten Tuban, Ketua GOW Tuban, Ketua Dharma Wanita Tuban, Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Kemenag Tuban. Kegiatan ini juga diikuti Camat bersama Forkopimka Plumpang dan Widang, Kepala Desa serta Tokoh Agama dan Masyarakat setempat. (m agus h/hei)
Sumber : Media Center Tuban
