Foto : Bupati Tuban saat pimpin rapat evaluasi pelaksanaan pengendalian dan penanganan PMK. (reza)

Bupati Tuban Tekankan Perlu Komitmen Semua Pihak Untuk Atasi PMK

Tubankab - Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE memimpin rapat evaluasi pelaksanaan pengendalian dan penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan tahun 2022 dan rencana tindak lanjut tahun 2023 di ruang rapat Dandang Wacana Setda Tuban, Rabu (01/02).

Hadir dalam rapat tersebut Dandim 0811 Tuban Letkol. Inf. Suhada Erwin, Wakapolres Tuban Kompol Palma Fitria Fahlevi, Sekda Tuban Budi Wiyana, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban Endro Budi Sulistyo, serta seluruh OPD terkait.

Dalam arahannya, Mas Bupati menekankan pada penanganan sinergis dan sistematis  yang perlu melibatkan lintas sektoral, baik TNI/Polri, seluruh OPD, Camat hingga Pemdes, dengan komitmen yang kuat. Selain itu, perlu edukasi secara berkelanjutan kepada peternak, agar selalu  menjaga ternaknya dengan baik, mulai dari pakan, kondisi kandang, serta aspek pendukung lainnya.

“Makanya, kita perlu komitmen semua pihak untuk atasi PMK ini,” tegas Mas Lindra.  

Selain memastikan kondisi ternak, Mas Bupati juga menekankan pada pengamanan dan pengawasan akses lalu lintas ternak di Kabupaten Tuban. Hal ini perlu dilakukan untuk  membatasi dan mempersempit area persebaran PMK dari luar Kabupaten Tuban.

“Apalagi letak kita ada di wilayah perbatasan, yang berpeluang besar terjadi penularan,” ungkapnya.

Penetapan zonasi untuk memperluas cakupan vaksinasi juga menjadi poin penting dalam pencegahan penyebaran virus PMK. Tim vaksinasi kabupaten harus memperkuat koordinasi dengan kecamatan hingga desa, agar tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.

“Ini penting, biar camat dan Kepala Desa langsung memberikan pengarahan kepada warga,” terang Mas Lindra.

Mas Lindra menambahkan, perlu dilakukan biosecurity dengan melakukan penyemprotan disinfektan di kandang hingga pasar sapi untuk melindungi ternak dari penularan virus.

“Saat ini desa sudah banyak melakukan secara mandiri, jadi tinggal dioptimalkan di seluruh desa,” ucap Mas Bupati.

Terkait kebijakan penutupan pasar, Mas Lindra menegaskan jika hal itu menjadi keputusan paling akhir, sebab akan melibatkan banyak hal dan berpotensi mengganggu arus ekonomi masyarakat.

“Ini opsi paling akhir kita, jadi saat ini fokus vaksinasi, dan edukasi masyarakat,” pungkasnya. 

Diketahui, angka kasus penularan PMK di Bumi Ronggolawe mulai Januari 2023 hingga 1 Februari 2023 mencapai 293 kasus, sakit 146, mati 44, potong paksa 1, dan sembuh 102.

Adapun capaian vaksin hingga 31 Januari 2023 mencapai 116,98 persen, dengan total alokasi vaksin 1 hingga 4 mencapai 112.300 dosis, sedangkan jumlah total yang telah divaksin mencapai 107.845 ekor. (nurul jamilah/hei)

comments powered by Disqus