Kasus BBLR dan Gizi Buruk di Tuban Menurun, Dinkes Terus Tingkatkan Mutu Kesehatan Ibu Anak
- 20 November 2026 20:27
- Yavid
- Kegiatan Pemerintahan,
- 12
Tubankab – Upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tuban menunjukkan perkembangan positif. Dalam kurun waktu 2024 hingga 2026, angka kasus Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan balita gizi buruk terus mengalami penurunan. Capaian ini menjadi gambaran penguatan intervensi kesehatan yang dilakukan pemerintah daerah mulai dari masa kehamilan hingga pemantauan tumbuh kembang anak.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Tuban, kasus BBLR pada 2024 tercatat sebanyak 908 kasus. Angka tersebut turun menjadi 795 kasus pada 2025 dan kembali menurun menjadi 636 kasus hingga Oktober 2026.
Tren positif juga terlihat pada penanganan balita gizi buruk. Pada 2024 tercatat 1.361 kasus hingga akhir Desember. Jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi 587 kasus pada akhir 2025, atau sekitar 0,99 persen dari 59.159 balita yang ditimbang. Sementara hingga September 2026, tercatat sebanyak 439 kasus.
Plt. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, drg. Heni Purnomo Wati, menjelaskan penurunan tersebut merupakan hasil dari penguatan berbagai program kesehatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Diantaranya dengan melibatkan Puskesmas, kader kesehatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta lintas sektor.
Lebih lanjut, pencegahan dilakukan sejak sebelum kehamilan hingga masa pertumbuhan anak. Pada ibu hamil, intervensi meliputi skrining dini terhadap risiko Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, dan preeklamsia, serta pemeriksaan kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan kelas ibu hamil, pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan kondisi KEK, serta distribusi 180 Tablet Tambah Darah (TTD) atau Multiple Micronutrient Supplement (MMS).
“Pencegahan harus dilakukan sejak dini dan secara berkesinambungan. Karena itu, kami memperkuat pendampingan kepada remaja putri, calon pengantin, hingga ibu hamil, khususnya yang memiliki faktor risiko. Harapannya, kondisi kesehatan ibu lebih optimal sehingga dapat menekan risiko kelahiran bayi dengan berat badan rendah,” jelasnya, Jumat (20/11).
Heni menjelaskan pendampingan juga melibatkan tenaga kesehatan dan dokter spesialis, baik spesialis kandungan (Sp.OG) maupun spesialis anak (Sp.A). Tujuannya, memastikan ibu dan anak yang membutuhkan penanganan khusus mendapatkan layanan sesuai kondisi kesehatannya.
Menyoal penanganan gizi buruk, Dinkes P2KB Tuban terus memperkuat promosi ASI Eksklusif selama enam bulan, konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), imunisasi, pemberian Vitamin A dan obat cacing, serta pemantauan tumbuh kembang melalui Posyandu. Balita yang membutuhkan penanganan lebih lanjut juga mendapatkan intervensi gizi berupa PMT lokal maupun pangan untuk keperluan medis khusus, disertai pendampingan dokter spesialis anak.
Heni mengatakan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Tuban juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2024 tercatat 13.489 kelahiran, kemudian menjadi 12.811 kelahiran pada 2025. Hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 10.320 kelahiran hidup. Upaya pengendalian dilakukan melalui optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) aktif bagi Pasangan Usia Subur (PUS) serta skrining kelayakan kehamilan bagi calon pengantin.
Ke depan, Pemkab Tuban melalui Dinkes P2KB akan terus memperkuat pemutakhiran data kesehatan di lapangan, meningkatkan kualitas layanan Antenatal Care (ANC) Terpadu, serta mengoptimalkan cakupan penimbangan balita di Posyandu.
Sinergi antara Puskesmas, kader kesehatan, keluarga, dan lintas sektor juga terus diperkuat agar setiap sasaran memperoleh intervensi yang tepat. Dengan langkah tersebut, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tuban diharapkan semakin optimal dan berkelanjutan. (ags/yav)










