DATA KEMISKINAN BPS SUDAH VALID, TAPI.....
- 21 June 2017 19:53
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 380
Tubankab - Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tuban dengan prosentase 17,14 persen, menjadi perhatian serius eksekutif dan legislatif. Sebab data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur saat ini menjadi evaluasi besar-besaran kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, H.M. Miyadi, mengatakan, data yang dikeluarkan oleh BPS sudah valid, tapi untuk memastikan kevalidan data akan dijadikan bahan perbandingan antara data BPS dengan hasil di lapangan.
“Namanya kemiskinan menjadi proses yang perlu disadari, karena kemiskinan itu banyak faktor yang menyebabkan,” ungkap Miyadi kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/06).
Namun, untuk memastikan angka kemiskinan yang sebenarnya, pemerintah dan DPRD akan melakukan validasi ulang untuk memastikan angka kemiskinan yang sebenarnya. “Validasi data itu nantinya akan dilakukan oleh desa dan kecamatan untuk mendata warga miskin,’’ tuturnya.
Miyadi menambahkan, bisa jadi data yang divalidasi kurang konkret dengan apa yang ada di lapangan, sehingga sekarang Pemkab Tuban didorong oleh DPRD untuk memvalidasi ulang data kemiskinan di masing-masing desa atau kecamatan.
“Kalau valid di BPS, itu valid menurut BPS, karena data BPS kita, bisa jadi masih ada kekurangannya. Oleh karena itu, kita minta desa bersama camat turun ke lapangan untuk validasi data, agar ada perbandingan, sehingga sasaran kita untuk mengurangi kemiskinan cepat tercapai,” katanya.
Selain itu, kata Miyadi, target validasi sendiri di-deadline hingga Oktober 2017, dan November diverifikasi oleh sekretaris daerah, kemudian akan dikeluarkan data validasi kemiskinan tersebut langsung oleh Bupati Tuban. (chusnul huda/hei)
