DISKOMINFO KEMBANGKAN SISTEM E-PLANNING DAN E-BUDGETING
- 08 March 2018 14:21
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 1455
Tubankab - Guna mengantisipasi kesalahan data antara kebijakan anggaran dengan kebijakan umum anggaran, yakni perlakuan prioritas anggaran sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Pemkab Tuban melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengembangkan sistem e-planning dan e-budgeting.
"Tujuannya agar pagu anggaran bisa 100 persen match dan tidak ada perubahan," ungkap Kepala Bidang Integrasi Data dan Keamanan Informasi pada Diskominfo Agus Setiawan, SE kepada wartawan pasca uji coba e-planning, Kamis (08/03).
Agus juga menuturkan, alasan lain dikembangkannya sistem tersebut, yakni adanya rencana aksi dari KPK. Sehingga, perlu dilakukan progres sinkronisasi urusan dan bidang serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari program sampai dengan kegiatan.
Sebelumnya, lanjut Agus, pihaknya sudah mengawali pengembangan e-planing dan e-budgeting dengan menggelar rapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) guna menyinkronkan secara teknis aturan.
"Progres sudah selesai, uji coba dilakukan 100 persen sukses," akunya.
Lebih jauh, pria berkumis ini menerangkan, program dari sistem yang dikembangkan, yakni untuk sinkronisasi dokumen secara sistem informasi teknologi, bukan sinkronisasi antarOPD, yakni sinkronisasi pagu anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai tahap penganggaran.
“Implementasi setelah PPAS jadi. Bisa akhir Mei atau awal Juni, terrgantung dari Bappeda, kalau itu clear bisa diimplementasikan. Kita dari Kominfo hanya memfasilitasi dengan membuatkan aplikasi untuk sinkronisasi," lontar Agus.
Kendala yang dihadapi dalam pengembangan, menurut pria 46 tahun ini, yakni dukungan stakeholder yang menangani perencanaan dan penganggaran belum maksimal. Sehingga, pihaknya harus mempelajari struktur dan logika database sendiri yang menimbulkan kesulitan dan makan waktu.
Masih menurutnya, sinkronisasi bisa terjadi ketika data e-planning terpenuhi secara keseluruhan, namun pada kenyataannya data yang terinput masih sebagian kecil.
"Untuk mencapai satu kesatuan harus memakai integrasi dari sistem yang sudah ada," pungkas pria asal Bojonegoro ini. (nanang wibowo/hei)
