Dispemas dan KB Tuban Gelar Rakor Peningkatan Pelayanan KB MKJP, Bupati : Turunkan Angka Pernikahan di Bawah Usia 20 Tahun
- 26 September 2018 14:47
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 983
Tubankab - Bekerjasama dengan Kodim 0811 Tuban, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa (Dispemas) dan KB Kabupaten Tuban, mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bersama TNI Manunggal KB kesehatan, Rabu (26/09).
Kegiatan yang berlangsung di aula Kodim 0811 Tuban ini, dihadiri sebanyak 250 peserta, di antaranya adalah camat, kepala Puskesmas, Danramil se-Kabupaten Tuban, PKK kabupaten, Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Tuban, Persatuan Istri Tentara (Persit) Tuban, dan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur.
Bupati Tuban, H. Fathul Huda, dalam sambutannya mengatakan, kerjasama TNI dengan Dispemas dan KB Tuban ini, menunjukkan masalah yang krusial terhadap KB. Di mana semua pihak, merasa prihatin dengan meledaknya jumlah penduduk secara umum. Selain itu, disampaikan bupati, jika meledaknya jumlah penduduk ini tidak diperhatikan, maka akan berdampak kepada kesejahteraan, kualitas SDM, khususnya anak-anak di masa yang mendatang.
Kegiatan ini, bupati melanjutkan, merupakan momentum yang tepat dan penting untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk. Oleh sebab itu, ditegaskan bupati, perlu adanya peningkatan komitmen, serta konsistensi antara pihak terkait, untuk pembangunan program KB nasioanal. “Yakni, dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, dan berkualitas,” jelas bupati.
Pada kesempatan tersebut, bupati meminta kepada tamu undangan yang hadir untuk selalu meningkatkan kepedulian terhadap program KB. Program Kepedudukan KB dan Pembagunan Keluarga (KKBPK), lanjut bupati, bukan hanya dalam rangka upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, tetapi juga harus menurunkan angka pernikahan di bawah usia 20 tahun. “Untuk Kabupaten Tuban masih cukup tinggi, yakni 26 persen dari total pernikahan 5.332 sampai Juli 2018,” jelas bupati.
Lebih lanjut, bupati mengatakan bahwa dalam masalah pernikahan dini ini, bukan sekadar mencegahnya, namun juga harus ada pembekalan terhadap seseorang yang mempunyai potensi untuk melakukan pernikahan dini.
Dengan kegiatan bersama TNI Manunggal KB kesehatan ini, disampaikan bupati, TNI memiliki peran strategis, di mana anggota TNI diharapkan menjadi pelopor dalam melaksanakan program kependudukan seperti ini. (tauviqurrahman/hei)
