Indeks Risiko Bencana Tinggi, Komisi IV DPRD dan BPBD Tuban Lakukan Koordinasi Pembentukan TRC
- 07 November 2022 17:59
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 793
Tubankab - Komisi IV DPRD Tuban didampingi Kalaksa BPBD Tuban Sudarmaji melakukan koordinasi bersama Direktorat Infrastruktur Darurat Bencana di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat Jakarta, Senin (07/11).
Rombongan dari Tuban itu diterima Zaenal Arifin selaku Direktur Dukungan Infrastruktur Daerah BNPB dan Gatot Satria Wijaya selaku kepala Subdirektorat fasilitasi penyelamatan dan evakuasi di BNPB.
Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti dalam keterangannya menyampaikan, Komisi IV bersama BPBD melakukan koordinasi bersama BNPB dalam upaya penguatan kebijakan dan kelembagaan dalam penanganan risiko bencana melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC).
"Tuban sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan indeks risiko bencana tinggi urutan ke 23 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur," ungkap anggota dewan asal Plumpang itu.
Untuk itu, baginya penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, saat dan setelah bencana.
"Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, untuk itu penguatan kelembagaan bencana dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) diharapkan terbentuk di semua desa di Kabupaten Tuban," harap salah satu srikandi DPRD Tuban itu.
Sementara itu, disampaikan oleh Direktur Dukungan Infrastruktur Daerah BNPB, Zaenal Arifin bahwa BPBD harus segera melakukan inventarisasi kebencanaan dan kebutuhan agar segera dilakukaan usulan perencanaan kegiatan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur kepada BNPB Pusat.
"Melalui kunjungan ini diharapkan terjalin sinergitas dan kerja sama dalam penanganan kebencanaan," ia menandaskan.
Sementara itu, Kepala BPBD Tuban, Sudarmaji menyampaikan inti kegiatan tersebut sebagai upaya menimba ilmu tentang manajemen kedaruratan dan upaya koordinasi serta sinkronisasi.
"Kita berharap bisa mengakses program-program yang dimiliki deputi tersebut," harap Sudarmaji.
Karena diakuinya, Kabupaten Tuban dengan indeks risiko bencana yang masih tinggi, memerlukan kekuatan-kekuatan dalam rangka mempercepat penanganan kedaruratan.
"Itulah yang menyebabkan kita semua ingin mempererat koordinasi dan sinkronisasi dengan tingkat pusat (BNPB), sehingga penanganan kedaruratan di Kabupaten Tuban bisa dilaksanakan dengan cepat dan optimal," pungkasnya. (chusnul huda/hei)
