KODRAT BANGSA INDONESIA ADALAH KEBERAGAMAN
- 01 June 2017 12:55
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 1005
Tubankab - Kodrat Bangsa lndonesia adalah keberagaman, takdir dari Tuhan adalah keberagaman. Berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk lndonesia. ltulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dibacakan Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat menjadi irup peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Pemkab Tuban, Kamis (01/06) pagi.
Upacara yang baru pertama kali diselenggarakan ini diikuti pula oleh Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala OPD dan pegawai di lingkungan Pemkab Tuban.
Namun, menurut bupati, kehidupan berbangsa dan bernegara sedang mengalami tantangan. Kebinekaan sedang diuji, Saat ini ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan, dan ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila. Masalah ini semakin mencemaskan tatkala diperparah oleh penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong.
Bupati mengingatkan kembali bahwa Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila, 1 Juni 1945 yang dipidatokan lr. Sukarno, Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila, 18 Agustus 1945.
“Adalah jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita,” ujarnya.
Mengutip pernyataan presiden, bupati mengimbau, saat ini Bangsa Indonesia perlu belajar dari pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal lka, bangsa ini bisa terhindar dari masalah tersebut.
“Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, lndonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan,” jelas bupati dua periode ini.
Oleh karena itu, dia mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila.
Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Dalam upacara yang mengambil Tema “Saya Indonesia, Saya Pancasila”, lebih lanjut Bupati menyampaikan, komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus dilakukan. Saat ini telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan ldeologi Pancasila.
Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.
“Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan lain, kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadikan lndonesia bangsa yang adil, makmur dan bermartabat di mata internasional.” terang bupati panjang lebar.
Namun demikian, bupati juga mengingatkan, bangsa ini harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang Anti-Pancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRl, Anti-Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas jika masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di bumi lndonesia.
“Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan di antara kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan lndonesia,” pungkasnya. (dadang setiawan/hei)
