Matangkan Proses Penyaluran Bansos, Wabup Tuban Buka Bimtek Petugas Pengelola SIKS-NG
- 15 September 2025 14:53
- Yolency
- Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati,
- 49
Tubankab - Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono membuka secara resmi bimbingan teknis petugas pengelola Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi operator di desa dan kelurahan, di aula Dinsos P3A serta PMD Kabupaten Tuban, Senin (15/10).
Tampak hadir dalam kegiatan pembukaan itu operator dari seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Merakurak dan Tuban kota, pendamping PKH, TKSK, dan PPDM.
Kepala Dinsos, P3A serta PMD Tuban, Sugeng Purnomo mengatakan, kegiatan bimtek ini akan dilaksanakan mulai hari ini 15-19 September 2025 dengan cara bergantian dari total 20 kecamatan.
"Bimtek ini untuk mematangkan proses penyaluran bansos khususnya 2025," terang Sugeng.
Adapun penekanannya, katanya, perlu adanya update data yang terverifikasi, sehingga yang menjadi program pemerintah khususnya untuk pengentasan kemiskinan agar bansos yang disalurkan tidak tepat sasaran.
"DTSEN ini harus selalu update, dan operator sebagai ujung tombak di lapangan perlu pembekalan dan penguatan," sambung mantan Kepala Disnakerin itu.
Ia berpesan, data yang benar dan akurat dapat menjadi bahan kebijakan. Harapannya jangan sampai ada data yang salah. Sebab, yang dikhawatirkan jika terjadi kesalahan, maka kebijakan yang diambil juga kurang tepat.
Sementara itu, Wabup Tuban, Joko Sarwono usai membuka bimtek berharap, agar para peserta usai mendapat pembekalan dapat melaksanakan, mulai proses data usulan, verifikasi hingga validasi.
"Jangan sampai saat input data salah sasaran," pesan tegas Wabup.
Mantan Kadinsos, P3A serta PMD Kabupaten Tuban ini menerangkan, target intervensi angka kemiskinan di Kabupaten Tuban berkaitan dengan angka pendapatan masyarakat, menurunkan beban pengeluaran masyarakat dibutuhkan data yang sangat valid.
"Targetnya sesuai Permensos nomor 3 tahun 2025, pemutakhiran data ini harus dilaksanakan sebelum intervensi program selesai dilaksanakan," serunya.
Artinya, para operator atau petugas pengelola data, baik di lapangan maupun di Dinsos dalam penggunaan anggaran tidak sampai salah sasaran.
"Yang terpenting, hasil validasi data yang dimiliki ini nanti akan menjadi acuan atau rujukan Mas Bupati Lindra dalam intervensi program kegiatan yang tepat sasaran," pungkas Pak Joko. (chusnul huda/hei)
