Mensos Dorong Sekolah Rakyat Dimulai Tahun Ajaran 2025/2026
- 09 March 2025 15:57
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 242
Tubankab - Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), berharap program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat segera berjalan mulai tahun ajaran 2025/2026. Pada tahap awal, targetnya adalah setiap provinsi memiliki minimal dua sekolah, sementara setiap kabupaten/kota setidaknya satu sekolah.
Menurut Gus Ipul, hampir seluruh provinsi saat ini sudah memiliki rencana pendirian Sekolah Rakyat, kecuali Jawa Timur—meskipun merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. “Untuk mempercepat prosesnya, sementara ini Sekolah Rakyat akan memanfaatkan fasilitas Kemensos di daerah. Namun, khusus Jawa Timur, fasilitas Kemensos pada era Presiden Gus Dur telah diserahkan ke Pemprov,” ungkap Gus Ipul usai rapat koordinasi penguatan ekonomi desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (09/03) malam yang dihadiri juga oleh Kepala Daerah se-Jawa Timur.
Sekolah Rakyat merupakan program Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Model sekolah ini berbasis asrama atau boarding school, di mana para siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga dukungan nutrisi yang mencukupi.
Meskipun Jawa Timur sedikit tertinggal dalam persiapan, Gus Ipul mengapresiasi langkah cepat Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo. “Baru dua hari lalu saya berkomunikasi dengan Bu Khofifah, dan hari ini sudah ada rapat koordinasi yang diikuti bupati, wali kota se-Jawa Timur, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov. Sepulang dari acara ini, saya harap para kepala daerah segera menindaklanjuti program ini,” tegas Gus Ipul, yang juga menjabat sebagai Sekjen PBNU.
Pemerintah telah menyiapkan lokasi untuk membangun 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Rinciannya, 40 sekolah di sentra dan balai Kemensos, tersebar di berbagai daerah, 20 sekolah di Jawa Timur, 20 sekolah di Jawa Tengah dan DIY, serta 20 sekolah di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Gus Ipul menegaskan bahwa program ini mendapat dukungan penuh dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud. "Soal kurikulum dan tenaga pendidik, Dikdasmen sudah menyiapkannya. Saat ini tinggal mendata fasilitas seperti gedung," ujarnya.
Salah satu anggota formatur Sekolah Rakyat Jawa Timur, Prof. Mohammad Nuh, menjelaskan latar belakang penggunaan istilah ini. “Saya sering mendapat pertanyaan, apakah nama ‘Sekolah Rakyat’ (SR) tidak merendahkan anak-anak?" Menurutnya, justru sebaliknya. Sekolah Rakyat menegaskan bahwa ini adalah sekolah khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin yang ingin maju. "Sekolah ini tidak bersembunyi-sembunyi. Mereka memang berasal dari keluarga miskin, tetapi berhak mendapatkan pendidikan berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin juga bisa sekolah di sekolah umum, tapi di Sekolah Rakyat, mereka akan mendapatkan pembinaan khusus untuk meningkatkan kompetensi dasar serta membangun karakter dan rasa percaya diri," jelasnya.
Prof. Nuh, yang juga mantan Menteri Kominfo, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat membutuhkan pendekatan berbeda dibandingkan sekolah biasa. Oleh karena itu, sistem asrama menjadi solusi agar anak-anak bisa mendapatkan perhatian dan pembinaan lebih intensif. “Saya optimis, dalam 20 tahun ke depan, Sekolah Rakyat akan melahirkan sarjana-sarjana luar biasa. Sekarang adalah momen yang tepat untuk memulai dari tingkat Sekolah Dasar,” pungkasnya. (*/dadang bs/hei)
