Pemkab Tuban Gelar Rakor Perubahan RKP dan Realisasi DBHCHT, Ini Tujuannya
- 16 October 2025 14:25
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 23
Tubankab - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menggelar rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi terkait Perubahan Rencana Kegiatan dan Penganggaran (P-RKP) dan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk semester I.
Kegiatan guna membahas capaian hingga pertengahan tahun serta langkah?langkah perbaikan ke depan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Aryo Tedjo Lantai 2 Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tuban, Kamis (16/10).
Rapat koordinasi dan evaluasi DBHCHT tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Agus Wijaya, dan dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penerima DBHCHT.
Agus Wijaya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana realisasi penggunaan DBHCHT selama semester I, mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam penyerapan anggaran, serta mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan regulasi terkait. Selanjutnya, merumuskan strategi percepatan pada semester II agar alokasi dana dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Berdasarkan paparannya, realisasi DBHCHT Kabupaten Tuban pada semester I masih tergolong rendah, meski ada kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Penyerapan dana baru mencapai 9, 93 persen atau sekitar Rp 4,01 miliar dari total anggaran sebesar Rp 40,46 miliar. Sedangkan, penyerapan pada tahun lalu hanya 7,17 persen atau sekitar Rp 2,35 miliar dari total anggaran Rp 32,78 miliar.
Berdasarkan rincian Agus, sapaan akrabnya, penyerapan DBHCHT tersebut meliputi bidang kesejahteraan masyarakat berupa bantuan (0,42 persen) dan non bantuan (0,06 persen), penegakan hukum (6,03 persen), kesehatan (22,03 persen), serta kegiatan pendukung (5,23 persen).
Adapun, penyebab rendahnya realisasi DBHCHT menurut pejabat yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban ini, salah satunya adalah prosedur administrasi yang kompleks.
“Banyak kegiatan yang masih menunggu penetapan SK dan proses administrasi P-APBD, pengadaan fisik dan jasa konsultansi masih dalam tahap perencanaan dan tender, serta kegiatan bantuan sosial masih menunggu verifikasi data penerima dan koordinasi antarinstansi,” tuturnya.
Selanjutnya, Agus berharap pada semester II akan menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyerapan DBHCHT. Untuk itu, diperlukan upaya percepatan guna memastikan penggunaan dana dapat dioptimalkan hingga akhir tahun.
“Diperlukan langkah korektif berupa percepatan administrasi, optimalisasi koordinasi lintas OPD, dan penguatan fungsi monitoring agar target serapan semester II dapat tercapai minimal 90 persen dari total pagu,” pungkasnya. (yeni dh/hei)
