Pemkab Tuban Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Percepatan Realisasi Belanja Daerah
- 20 October 2025 15:10
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 25
Tubankab – Pemerintah Kabupaten Tuban mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Arahan Menteri Keuangan terkait Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi, yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tersebut diikuti oleh Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Tuban Agus Wijaya, dan Kepala BPS Kabupaten Tuban Andhie Surya Mustari dari Ruang Rapat Soedjono Poetro Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. Hadir pula jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa belanja daerah memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyoroti masih besarnya dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan.
“Kami mencatat dana simpanan pemerintah daerah di bank mencapai Rp233 triliun, sementara realisasi pendapatan daerah secara nasional mencapai Rp949,97 triliun atau 70,27 persen hingga September 2025,” ungkap Tito.
Mendagri menambahkan, perbedaan antara pendapatan dan realisasi belanja menunjukkan perlunya percepatan eksekusi anggaran di daerah. Berdasarkan data Kemendagri, realisasi belanja daerah baru mencapai 56,07 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ia menilai penumpukan dana di bank terjadi akibat lambatnya proses lelang, keterlambatan juknis DAK, serta kebiasaan pembayaran proyek di akhir tahun.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi inflasi yang terkendali di angka 2,65 persen. “Pertumbuhan ekonomi nasional adalah agregat dari kerja pusat dan daerah. Kalau semua kepala daerah bekerja maksimal, target pertumbuhan bisa mendekati enam persen pada akhir tahun,” tegas Tito.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan perkembangan ekonomi nasional yang tetap solid di tengah ketidakpastian global. Dipaparkan Menkeu, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di 5,12 persen pada kuartal kedua, termasuk dengan terkendalinya inflasi di angka 2,65 persen. “Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga sementara pertumbuhan ekonomi tetap jalan,” jelas Purbaya.
Ia juga menekankan perlunya percepatan realisasi belanja produktif agar uang daerah tidak mengendap di kas atau deposito.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari pagu Rp1.389 triliun, menurun 13,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kontraksi 10,86 persen, terutama akibat penurunan pajak daerah dan dividen BUMD.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat tata kelola keuangan agar dana publik benar-benar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan masih adanya risiko integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Tugas kita adalah membangun dan memastikan uang yang kita peroleh berdampak ke perekonomian untuk daerah di daerah, untuk pusat di pusat,” tegasnya.
Rakor ditutup dengan seruan bersama agar seluruh kepala daerah mempercepat belanja produktif, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat koordinasi TPID. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional serta menekan potensi inflasi di daerah menjelang akhir tahun. (yavid rp/hei)
