PT. Pertamina (Persero) Rencana Relokasi 5 Menara SUTT ke Desa Kaliuntu
- 26 October 2022 14:58
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 1056
Tubankab - PT. Pertamina (Persero) berencana untuk melakukan pengadaan tanah di Desa Kaliuntu, Kecamatan Jenu untuk relokasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan jalan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung proyek strategis Nasional pembangunan kilang minyak di Kabupaten Tuban.
Hal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tuban Nomor :188.45/83/KPTS/414.012/2022 tanggal 4 April 2022, tentang Rencana Pengadaan Tanah untuk Relokasi Menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam rangka Pembangunan Kilang Minyak oleh PT. Pertamina (Persero) di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.
Rencana pengadaan tanah tersebut dimaksudkan untuk relokasi Menara SUTT, karena saluran tersebut berada di area pembangunan kilang minyak. Tujuannya untuk menjaga keamanan di area kilang yang akan dibangun serta untuk menjaga agar pasokan listrik ke sistim kelistrikan Jawa dan Bali tidak terganggu, termasuk mendukung terselenggaranya proyek strategis nasional.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Drs. Joko Purnomo, mengatakan letak tanah yang direncanakan untuk relokasi Menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terletak di Desa Kaliuntu Kecamatan Jenu.
"Dengan perkiraan luas tanah yang diperlukan untuk kebutuhan relokasi Menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) seluas kurang lebih 3.800 M2,'' kata Joko kepada wartawan, Rabu (26/10).
Sementara itu Kepala Desa Kaliuntu, Murtadho, mengatakan, sesuai data awal ada empat orang penerima ganti rugi, yang terbagi pada enam titik, yaitu atas nama Bambang Edi Hartono, Ali Sunarto, dan Ridwan, serta tiga titik lain yang awalnya atas nama Damiatun, Sujak, dan Sulikin, beralih status menjadi milik orang Jakarta.
"Kami dari Pemerintah Desa hanya berharap agar pembangunan berjalan lancar, serta warga yang mendapat manfaat bisa kooperatif. Tiga orang kemarin sudah setuju atas relokasi ini, tapi satu nama orang Jakarta ini masih belum ada kabar, karena itu pemerintah harus lebih sering berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses ini berjalan lancar," pungkasnya. (m nahrus s/hei)
