TPID Tuban Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Inpres No. 9 Tahun 2025
- 19 May 2025 15:41
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 21
Tubankab - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban turut serta dalam rapat koordinasi mingguan terkait upaya pengendalian inflasi di daerah, yang sekaligus disertai dengan sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Kegiatan ini diikuti secara daring pada Senin (19/05) dari Ruang Rapat Soedjono Poetro, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban.
Dalam arahannya, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang diterbitkan pada 27 Maret 2025. Instruksi tersebut ditujukan kepada 13 menteri, 3 kepala lembaga, serta seluruh gubernur dan bupati/wali kota di Indonesia, agar mengambil langkah-langkah terkoordinasi dan terpadu sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi kebijakan strategis melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80.000 koperasi desa/kelurahan.
“Pembentukan koperasi ini butuh kerja sama kepala desa dan BPD. Karena itu, peran bupati dan wali kota sangat penting untuk memfasilitasi prosesnya,” tegas Mendagri.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dalam paparannya menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menjalankan langkah besar dalam pembangunan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Ia menyebutkan bahwa terdapat dua keputusan penting dari Presiden sebagai dasar pelaksanaan program ini.
Zulkifli Hasan mengatakan bahwa terdapat dua keputusan penting dari Presiden yang diterima, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 9 Tahun 2025. Inpres tersebut mengatur percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara Kepres menetapkan pembentukan satuan tugas (satgas) lintas kementerian dan daerah untuk mempercepat realisasinya.
Dikatakan dia, program ini ditargetkan menciptakan manfaat langsung bagi masyarakat desa, termasuk pembukaan dua juta lapangan kerja, akses perbankan yang lebih mudah, serta pemangkasan rantai pasok bahan pokok yang selama ini menyebabkan harga tinggi. Dengan begitu, posisi petani dan pelaku usaha lokal dapat diperkuat melalui distribusi yang lebih efisien dan adil.
Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan desa sebagai pusat kesejahteraan nasional, dengan target menghapus kemiskinan, kekurangan gizi, dan keterbatasan layanan kesehatan di desa. “Mohon dukungannya, saudara-saudara, para gubernur, para bupati, wali kota dan kita semua, ini sangat mulia. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal untuk kebangkitan desa-desa pembangunan di Tanah Air,” tutupnya. (yavid rp/hei)
