Bawaslu Tuban Gelar Rakor Penguatan Kapasitas PKD, Ini Tujuannya
- 03 September 2024 20:30
- Heri S
- Umum,
- 1491
Tubankab - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Tuban, di salah satu hotel di Tuban, Selasa (03/09).
Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat pada Bawaslu Tuban, Abdul Mundlir mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas PKD ini dilakukan sebelum nantinya mereka bertugas melakukan pengawasan.
"Pascapendaftaran bakal calon dalam Pilkada ini segera diikuti tahapan penetapan calon, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara," ungkap Mundlir.
Kemudian, sambung dia, tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan krusial, sehingga PKD sebelum bekerja dan terjun di lapangan maka perlu dibekali. Pada peningkatan kapasitas SDM ini, mereka dibekali materi karakter building.
"Kami meyakini proses melakukan pengawasan ini banyak mencurahkan pikiran dan tenaga, sehingga kami ingin membentuk mindset, sebab pikiran akan memengaruhi ucapan dan ucapan akan memengaruhi tindakan, perilaku dan watak," sebutnya.
Maka, demi menjaga itu, Bawaslu melaksanakan peningkatan kapasitas SDM PKD melalui kegiatan ini secara bergelombang. Selain itu, dalam rakor ini Bawaslu akan melakukan Bimtek untuk pembuatan laporan form A.
"Sehingga ketika mereka melakukan pengawasan di tingkat bawah dapat optimal. Sebab, PKD ini ujung tombak pengawasan dan tulang punggung demokrasi," kata komisioner asli Plumpang itu.
Sebab, menurutnya, dari hasil pengawasan PKD ini, nanti akan menjadi bukti misal ke depan ada sengketa atau laporan pelanggaran Pilkada.
"Kegiatan ini dibagi 3 gelombang, yaitu 3-4 September, 8-9 September dan 12-13 September 2024 yang diikuti 328 PKD," beber Mundlir.
Dalam kegiatan ini, Bawaslu menghadirkan pemateri dari pakar hipnoterapi Tuban dan pakar akademisi salah satu universitas negeri di Jawa Timur.
"Harapannya melalui kegiatan ini kapasitas SDM PKD mampu menjadi ujung tombak pengawasan yang berintegritas," harapnya.
Sehingga, ketika pengawasan di tingkat dasar ini optimal, maka menurutnya akan menghasilkan output pengawasan berkualitas dan menjaga demokrasi di Indonesia. (chusnul huda/hei)
