BPKPAD, Bapenda Jatim, dan Polres Tuban Sinergi Optimalkan Opsen Pajak 2025
- 15 May 2025 21:07
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 22
Tubankab — Guna meningkatkan pendataan potensi objek pajak dan mendukung keberhasilan pelaksanaan Opsen Pajak Daerah Tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur dan Polres Tuban menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi di Kantor UPT Bapenda Provinsi Wilayah Tuban, kamis (15/05).
Kegiatan ini menghadirkan peserta dari unsur camat, sekretaris camat atau wakil dari masing-masing kecamatan, serta staf teknis Bapenda Provinsi. Fokus utama pertemuan adalah menyamakan persepsi dalam mengedukasi masyarakat terkait kewajiban pajak daerah, khususnya melalui pendataan dan pelaksanaan program Opsen Pajak 2025.
Yudha Widiatmaji, Kasubid Pemungutan Pendapatan Daerah BPKPAD Tuban, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan pentingnya peran aktif kepala desa dan camat dalam menyampaikan informasi pajak kepada masyarakat.
"Kami berharap para camat dan kepala desa menjadi agen informasi publik. Mereka adalah penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan jadwal pendataan, program pemutihan, serta layanan pajak keliling yang disiapkan pemerintah," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa keterlibatan kecamatan dan desa sangat menentukan keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. "Optimalisasi pajak daerah tidak hanya soal regulasi, tapi bagaimana kita bisa membangun kesadaran masyarakat secara langsung melalui sosialisasi yang masif di tingkat lokal," tambah Yudha.
Melalui rapat ini, seluruh peserta diharapkan memiliki pemahaman yang sama terkait langkah-langkah strategis dalam mendukung Opsen Pajak 2025, termasuk koordinasi lintas sektor bersama Satlantas Polres Tuban untuk mendukung aspek pendataan kendaraan dan keamanan lapangan.
Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif dan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi demi meningkatkan kesadaran pajak dan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). (dadang bs/hei)
