DUKUNG GERAKAN BERSAMA ANTI HOAX, DINAS KOMINFO : MASYARAKAT BUTUH INFO YANG BERKUALITAS DAN BENAR

Tubankab - Dinas Kominfo Kabupaten Tuban sangat mendukung gerakan bersama masyarakat anti hoax atau berita bohong dan fitnah yang akhir-akhir ini kian marak. Pasalnya, berita yang tak jelas sumbernya tersebut bisa menyesatkan masyarakat, terutama pengguna media sosial.

“Kebijakan pemerintah pusat sepatutnya harus ditindaklanjuti bersama sampai ke daerah, dan daerah punya kewajiban mendukung kebijakan tersebut,’’ tegas Kepala Dinas Kominfo Tuban, Ir. Hery Pasetyo, MM saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (10/01).

Dia mengatakan, masyarakat memerlukan informasi yang berkualitas dan benar, sehingga persepsi masyarakat dapat dibangun. Berita-berita yang tidak sesuai kondisi faktual, terang Hery, seharusnya dilenyapkan.

Hery melanjutkan, dengan dukungan informasi yang benar, tentunya ke depan masyarakat akan terdidik secara perlahan-lahan dengan komunikasi dan informasi yang didapat sebagai acuan untuk pengembangan diri, kelompok atau kelembagaan-kelembagaan yang lain.

“Berdasarkan pengamatan saya melalui beberapa media sosial di Kabupaten Tuban, masih sangat kondusif. Namun ada juga beberapa akun yang sudah terkontaminasi dengan akun lain yang sudah menyebarkan berita hoax,” sesalnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari website resmi kominfo.go.id ada 300 akun media sosial penyebar hoax yang telah diblokir polisi, dan 773 ribu situs diblokir Kementerian Kominfo dalam waktu setahun terakhir yang mayoritas situs pornografi.

Dari pers rilis Kementerian Kominfo RI Rudiantara menyampaikankan, pemerintah peduli terhadap merebaknya hoax di berbagai media sosial. Pemerintah bukan tidak ingin dikritik, namun kritik akan diterima oleh pemerintah jika hal itu lebih sehat, bermanfaat, serta berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Selanjutnya dari maraknya hoax di Internet. media sosial maupun layanan aplikasi lainnya, Rudiantara menambahkan, pemerintah dalam menanggulangi munculnya hoax di berbagai situs dan media sosial dilakukan pemblokiran, akan tetapi ini merupakan langkah akhir. Keberhasilan pemerintah bukan karena jumlah banyaknya situs yang telah diblokir, namun bagaimana masyarakat diharapkan bisa memblokir sendiri sebelum menyampaikan, mendistribusikan konten itu. (nul/hei)

comments powered by Disqus