Hari Otoda 2025, Wamendagri Tegaskan Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Indonesia Emas
- 25 April 2025 14:33
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 36
Tubankab – Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 Tahun 2025, Jumat (25/4). Peringatan Hari Otoda tahun ini dipusatkan di Balikpapan Sport and Convention Center (BSCC), Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Adapun tema yang diusung adalah “Sinergitas Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.”
Selain diselenggarakan di BSCC, Upacara Peringatan Hari Otoda 2025 juga diikuti secara daring oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, termasuk oleh Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, yang mengikuti rangkaian upacara hingga tuntas.
Dalam amanatnya, Wamendagri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong sinkronisasi data dan program dengan pemerintah daerah. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih optimal dan tidak tumpang tindih. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi fondasi penting dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah telah melahirkan banyak pemimpin hebat di daerah yang mampu mengoptimalkan potensi wilayahnya. Mereka menjadi ujung tombak dalam menjawab tantangan dan menggali kekayaan daerah demi kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, terus menjalankan peran strategis dalam melakukan pendampingan, pembinaan, dan supervisi terhadap pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik berjalan maksimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Meski demikian, Bima Arya menyatakan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih cukup kompleks. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan sistem meritokrasi yang adil. Selain itu, tumpang tindih regulasi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan melalui harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi antarsektor.
Kemendagri terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Efisiensi anggaran menjadi langkah strategis yang ditempuh. Penyempurnaan kebijakan efisiensi anggaran merupakan ikhtiar untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. “Ibarat minum obat, efisiensi adalah investasi jangka panjang bagi pusat dan daerah,” tambahnya.
Mantan Wali Kota Bogor ini juga menambahkan bahwa momentum Hari Otonomi Daerah ke-29 menjadi ajakan bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah didorong untuk lebih dekat dengan masyarakat, memahami keresahan dan kebutuhan sehari-hari warga, demi menciptakan layanan yang memudahkan kehidupan mereka serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (m agus h/yavid)
