Foto : Komisi II DPR RI saat Sosialisasikan Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN. (chusnul)

Komisi II DPR RI Sosialisasikan Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN

Tubankab - Anggota Komisi II DPR RI menggelar Sosialisasi Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian ATR/BPN tentang PTSL di Kabupaten Tuban, Senin (12/08).

Tampak hadir dalam kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari perwakilan masing-masing kecamatan itu, anggota Komisi II DPR RI, Hj. Haeny Relawati Rini Widyastuti, Kanwil BPN Jatim dan BPN Tuban.

Haeny Relawati R.W. usai kegiatan mengatakan, kegiatan ini adalah giat Komisi II DPR RI dengan mitra DPR RI dalam hal ini Kantor ATR/BPN Tuban dan Kanwil Jatim untuk mensosialisasikan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tuban.

"Kepentingan pemerintah adalah tanah milik masyarakat sudah ada dokumen dan identifikasi melalui peta bidang. Targetnya kepemilikan itu harus dibuktikan dengan sertipikat," ungkap mantan Bupati Tuban ke-51 itu.

Perempuan asli kelahiran Tuban itu menegaskan, dengan begitu maka masyarakat dapat terlindungi kepemilikannya melalui sertipikat dengan biaya yang sangat murah sesuai dengan tarif yang disepakati di desa atau di BPN.

"Selanjutnya, kami berharap masyarakat dapat terlindungi dan BPN sukses dalam menjalankan program dari pemerintah ini tertib dan teratur," harap anggota DPR RI yang kembali terpilih periode 2024-2029 itu.

Dan tak kalah penting, ditegaskan Haeny, kesadaran masyarakat terhadap aspek-aspek pertanahan. Apabila ada permasalahan pertanahan di Kabupaten Tuban, pihak BPN bisa menjelaskan secara rinci, kemudian masyarakat dapat melaporkan baik secara digital maupun secara langsung ke Kantor ATR/BPN Tuban.

"Yang terpenting, saya selaku wakil rakyat dapat mensosialisasikan bahwa aspek pelayanan, transparansi di seluruh institusi sudah terwujud dengan baik," pungkas Bupati Tuban 2001-2011 itu.

Di tempat yang sama, Kepala BPN Tuban, Yan Septedyas mengaku, target PTSL tahun ini di Kabupaten Tuban sebanyak 34.437 bidang. Dari angka itu ada yang diblokir dan sekarang menjadi 26.420 bidang.

"Hingga saat ini sudah ada 25.900 bidang yang sudah jadi dan diumumkan. Sehingga hanya tinggal 500-an bidang," serunya.(chusnul huda/hei)

comments powered by Disqus