Marak Petugas Kesehatan Abal-abal, Begini Tanggapan Dinkes
- 26 November 2018 13:57
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 1645
Tubankab - Maraknya pengaduan masyarakat terkait petugas kesehatan abal-abal yang menawarkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan biaya tertentu mendapatkan tanggapan dari Dinas Kesehatan Tuban.
Menurut Sekretaris Dinkes Tuban Endah Nurul Komarijati, pihak yang menawarkan obat kepada masyarakat tersebut bukan dari pegawai jajaran Dinkes Tuban. “Baik dari pegawai dinkes tingkat kabupaten, puskesmas, hingga pustu,” terang Endah di ruang kerjanya, Senin (26/11).
Ia juga mengatakan, apabila terdapat program, pihaknya akan menurunkan petugas, baik dari dinkes maupun puskesmas untuk turun langsung melakukan kunjungan rumah ke rumah dan petugas tersebut pasti akan dibekali dengan surat tugas. “Jika petugas kita PNS, maka ada kartu tanda pengenal dan setiap petugas kesehatan tergabung dalam organisasi profesi. Kalau di luar itu, berarti mereka bukan petugas kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, ia menyampaikan, memang terdapat satu program dari dinkes, yakni Sambang Warga Noto Kasarasan dalam rangka survei keluarga sehat, di mana petugas kesehatan mendatangi rumah ke rumah warga secara langsung untuk mendata 12 indikator keluarga sehat. Seperti, untuk mengetahui apakah di satu keluarga ada yang merokok, gangguan hipertensi, dan lain sebagainya. Namun, dikatakannya, petugas kesehatan tersebut tidak menjual obat dan mereka hanya melakukan pendataan yang bertujuan untuk mengetahui pemetaan permasalahan kesehatan di wilayah yang disurvei tersebut. “Dan itu pun setiap petugas dibekali dengan surat tugas,” jelasnya.
Ditambahkannya, program tersebut nantinya juga mempunyai tujuan untuk mengatasi masalah kesehatan sesuai dengan wilayah masing-masing. Ia mencontohkan, apabila di satu desa terdapat beberapa persen anak (balita) gizi buruk, maka diperlukan pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan status gizi dari anak atau balita tersebut. “Sehingga, satu desa dengan desa lain, bisa beda permasalahannya,” ucapnya.
Program tersebut, sudah dilaksanakan mulai 2016 silam, di mana 2017 lalu sudah terdapat beberapa puskesmas yang 100 persen wilayahnya sudah selesai dan terdapat beberapa puskesmas yang baru diteruskan pada tahun ini. “Setiap puskesmas kan beda jumlah desa, wilayah, dan masyarakatnya. Jadi ada yang tahun lalu sudah selesai dan tahun ini baru selesai,” ungkapnya.
Apabila ingin memperoleh pelayanan kesehatan, ia meminta agar masyarakat bisa langsung berobat ke puskesmas terdekat sesuai keluhan masing-masing. Hal tersebut, dikarenakan puskesmas terjamin dan jelas pelayanan kesehatannya. “Kalau kemarin kan tidak jelas, mereka tidak mengatasnamakan dokter atau analis. Mereka hanya mengatasnamakan bahwa ada pemeriksaan dari dinkes,” jelasnya.
Kemudian, lanjut Endah, apabila terdapat tamu yang datang menawarkan pelayanan kesehatan dan mengaku petugas dari dinkes ataupun puskesmas, masyarakat diminta untuk menanyakan surat tugas dari instansi masing-masing terlebih dahulu. “Surat tugasnya pasti ada stempel resmi di bagian tanda tangan kepala dinas maupun kepala puskesmas. Hal tersebut, untuk membedakan apakah itu betul-betul petugas kesehatan atau bukan,” terangnya.
Apabila masyarakat menemukan petugas yang tidak sesuai persyaratan tersebut, Endah melanjutkan, masyarakat dapat melaporkannya kepada RT/RW dan petugas keamanan di masing-masing desa. (tauviqurrahman/hei)
