Menteri PAN-RB : Reformasi Birokrasi Masih Berkutat Urusan Administrasi
- 11 April 2023 21:35
- Heri S
- Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati,
- 753
Tubankab - Menteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan bahwa reformasi birokrasi saat ini masih berkutat dalam urusan administrasi. Namun, dampak untuk masyarakat belum dapat dirasakan secara signifikan.
Hal tersebut disampaikan Azwar Anas pada acara Sosialisasi dan Asistensi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan Perubahan Road Map RB 2020-2024 di Jawa Timur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Selasa (11/04).
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono; Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini; Sekretaris Utama LAN Reni Suzana; Sekretaris Utama ANRI Rini Agustiani; Pejabat Kemenpan RB; Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur; para bupati dan wali kota se-Provinsi Jawa Timur.
Azwar Anas mencontohkan, masih banyak daerah yang memiliki nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) yang baik, tetapi angka kemiskinannya masih cukup tinggi. Karenanya, reformasi birokrasi harus berdampak. Tak heran, perubahan road map reformasi birokrasi tematik tersebut diluncurkan.
Menpan menambahkan setidaknya ada tujuh program prioritas Kemenpan RB menerjemahkan arahan presiden. Yakni, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian berdampak, penerapan RB tematik pada empat kluster prioritas, transformasi profesionalisme ASN berbasis digital, akselerasi pembentukkan mal pelayanan publik digital, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, tata kelola, dan ASN menuju IKN, transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan RB tematik.
Reformasi birokrasi tematik ini menjadi salah satu dari program prioritas. Sedang, empat kluster itu yakni kemiskinan, investasi, percepatan prioritas aktual presiden, dan reformasi birokrasi digitalisasi administrasi pemerintahan,’’ jelasnya.
Sementara itu Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan, Pemkab Tuban siap dengan road map reformasi birokrasi tematik tersebut. Pun, saat ini nilai reformasi birokrasi telah mengalami perbaikan di Kabupaten Tuban. Tahun ini Pemkab Tuban meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB dan penghargaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan predikat BB.
Penghargaan SAKIP dan RB dengan Predikat BB tersebut menjadi wujud peningkatan kinerja jajaran aparatur Pemkab Tuban. "Sebelumnya, Pemkab Tuban memperoleh predikat B pada pelaksanaan SAKIP dan RB pada tahun 2021," terang Mas Lindra.
Mas Lindra berharap dengan adanya penerapan RB tematik bisa membawa perubahan yang lebih baik, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban. (dadang bs/hei)
