Pembangunan Kilang Minyak Terkendala Lahan, Bupati : Jangan Pikirkan Diri Sendiri
- 13 November 2018 21:22
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 742
Tubankab - Bupati Tuban Fathul Huda berharap, mega proyek kilang minyak Pertamina Rosneft tetap bakal dibangun di Tuban.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh bupati kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Dirut Pertamina Persero Nike Widya Wati dalam kunjungan kerja Menteri ESDM di Mangrove Center, Selasa (13/11).
Bupati menegaskan, jika Tuban siap membantu semua keperluan yang dibutuhkan, sebab kilang minyak merupakan proyek strategis nasional, yang salah satu tujuan besarnya adalah pembatasan impor minyak ke luar negeri.
"Tuban merupakan daerah strategis, potensi bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi sangat minim, jadi cocok. Kelebihan lainnya, di sini sudah ada TPPI dan dipo minyak, jadi penunjangnya sudah komplit ," kata bupati di depan para tamu undangan dan awak media.
Bupati juga menegaskan, pemkab siap mem-back up semua keperluan yang dibutuhkan.
Begitu pun saat wawancara dengan awak media usai acara, bupati kembali menegaskan, jika proyek ini akan sangat membawa dampak positif pada Tuban utamanya dari segi pertumbuhan ekonomi. "Kami tahu, setiap proyek pasti ada manfaat dan mudaratnya, tetapi kalau manfaatnya lebih banyak, apa kita harus menolak," kata bupati.
Orang nomor satu di Tuban ini menjelaskan, jika proyek kilang minyak Pertamina Rosneft akan membawa kesejahteraan, seperti lapangan kerja baru untuk generasi mendatang. Ia mengajak masyarakat untuk berpikir ke depan.
"Saya mohon masyarakat berpikir jangka panjang. Proyek ini akan menciptakan banyak lapangan kerja baru untuk anak anak kita, cucu kita. Jangan memikirkan diri sendiri juga, ini proyek nasional yang pastinya tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat," jelas bupati.
Sementara itu, menteri ESDM Ignasius Jonan menanggapi hal tersebut. Pemerintah pusat memang mengutamakan proyek ini dibangun di Tuban, karena dianggap strategis. "Sejauh ini memang Tuban paling strategis, jadi kami juga ingin ini bisa terwujud di Tuban," kata Jonan.
Ia mengakui, yang menjadi masalah hingga saat ini adalah pengadaan lahan yang luasnya mencapai 800 hektare. "Masalah pengadaan lahan tidak mudah di sini. Kalau bisa harus dibicarakan baik-baik, karena ini sudah tidak bisa menunggu lagi, harus segera," kata Jonan.
Ditanya masalah kemungkinan akan berpindah ke daerah lain, Jonan menjawab pemerintah baru melakukan studi. Sebab banyak daerah yang juga ingin dijadikan tempat pembangunan proyek nasional ini. "Pemerintah lagi studi untuk daerah lain, karena memang kalau ini tidak segera, terpaksa ya pindah. Banyak daerah yang mau, tapi pemerintah sampai saat ini masih merasa Tuban yang paling cocok dengan segala kelebihannya, utamanya dari segi geografis," terang Jonan.
Sementara itu, Dirut Pertamina Persero Nike Widya Wati mengungkapkan, masalah yang ada satu-satunya adalah penyediaan lahan. Ia menegaskan, jika semua persiapan sudah selesai. "Semuanya sudah ready karena ditunjang dari infrastruktur perminyakan di Tuban yang telah terbangun dan mudah diintegrasikan. Kendalanya hanya satu, yaitu lahan," kata Nike.
Ia mengatakan, dari 800 hektare, 350 hektare di antaranya telah disediakan KLHK, selebihnya tanah hak milik masyarakat. Dari 450 hektare, hingga saat ini kurang 200 hektare yang masih menolak. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, November ini, ia akan mengirim tim kembali ke tuban. "Proyek ini mulai direncanakan tahun 2016, kita sudah menunggu selama 3 tahun dan permasalahannya tetap sama, yaitu lahan. Kami akan mengirim tim kembali bulan ini, sudah mendesak harus diselesaikan segera," tegas Nike.
Ia berharap, proyek yang memiliki tujuan untuk membatasi impor minyak dari luar negeri ini bisa segera terwujud sesuai rencana. "Kita sudah mengkaji beberapa opsi, tapi Tuban masih menjadi prioritas kami. Mudah mudahan tim yang akan datang bisa menyelesaikan ini," tutup Nike. (nurul jamilah/hei)
