Rakor Penanganan Kemiskinan, Bupati : Ngurusi Program Kemiskinan Tidak Mudah
- 01 February 2019 16:10
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 949
Tubankab - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kemiskinan Tahun 2019 di Pendapa Krida Manunggal Tuban, Jumat (01/02).
Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Tuban H Fathul Huda, Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan sekaligus Wabup Tuban Noor Nahar Hussein, Ketua Tim Riset Daerah Kabupaten Tuban Prof Mas’ut Sa'id, Sekretaris Daerah Budi Wiyana, dan seluruh tim Pendamping Desa PKH, dan TKSK se-Kabupaten Tuban.
Pada Rakor yang akan diagendakan tiga bulan sekali ini, bupati dalam sambutannya berpesan kepada seluruh pendamping desa, PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk selalu semangat dan menyiapkan mental spiritual. “Ngurusi program kemiskinan memang tidak mudah dan ruwet, jadi mental spiritualnya harus dijaga,” kata bupati menyemangati.
Bupati juga mengingatkan, kepada semua pihak yang terlibat dalam hal validasi data kemiskinan untuk membuat data yang benar-benar valid. Jangan sampai ada satu orang miskin pun yang terlewat. “Saya wanti- wanti jangan sampai ada yang terlewat. Kita nanti akan kasih stiker di seluruh rumah warga yang telah mendapat bantuan program kemiskinan. Ini juga memudahkan petugas nantinya,” kata bupati.
Sementara itu, Ketua Tim Pengendalian Kemiskinan sekaligus Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein memaparkan, jika sasaran program PKH tahun 2019 mencapai 58.242 penerima. “Ini terdiri dari reguler 53.190, disabilitas 455, dan usia lanjut atau lansia sebanyak 45.97, totalnya 58.242 penerima manfaat,” ujar Wabup.
Wabup juga mengatakan, penanganan kemiskinan akan tepat sasaran jika ada koordinasi yang jelas antarlembaga terkait. Ia menegaskan, acara Rakor hari ini diadakan untuk menyamakan persepsi dan mencocokkan data yang ada. “Kita mengundang PKH, Pendamping Desa, dan TKSK, camat, Pimpinan OPD terkait, semata-mata untuk menyamakan presepsi, agar penanganan kemiskinan dapat berjalan dengan selaras dan efektif,” jelentrehnya.
Ia juga meminta agar Kepala Desa harus kerjasama dengan para pendamping PKH, pendamping Desa dan TKSK untuk semua program desa yang menyasar pada program penanggulangan kemiskinan.
Wabup juga menyinggung program kehutanan sosial yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar selaras dengan program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. “Program Kehutanan Sosial ini juga salah satu program penuntasan kemiskinan. Saya minta, para pendamping ini juga mengerti program ini agar nantinya bisa sejalan dengan program lainnya. Apalagi untuk masalah pendataannya,” tegas Wabup.
Adapun Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Tuban Prof Mas’ut Sa'id mengatakan, jika program penuntasan kemiskinan paling terkenal di dunia dan menjadi percontohan adalah PKH. “Program PKH adalah program unggulan pemerintah, karena mencangkup beberapa sektor, yaitu sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dengan mengutamakan pendampingan. Negara lain belum ada yang seperti ini,” kata Prof Mas’ut.
Sementara itu, Sekda Budi Wiyana menyatakan, jika alokasi dalam penyusunan APBDes bisa diprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan. Sesuai instruksi bupati, saat ini Pemkab juga telah merintis Data Kemiskinan Terpadu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). “Data tersebut nanti akan memunculkan semua bantuan yang telah didapatkan oleh warga by name by address,” terang Budi.
Diakhir sesi Rakor, diadakan pula tanya jawab. Poin dalam tanya jawab tersebut adalah penyaluran DD dan ADD, di mana alokasi untuk pemberdayaan masyarakat lebih dimaksimalkan. Hasilnya, bupati memerintahkan OPD terkait untuk segera merumuskan terkait dengan regulasi agar DD dan ADD disalurkan tidak hanya untuk pembangunan fisik, melainkan pemberdayaan masyarakat desa yang melibatkan para pendamping, baik PKH, TKSK, dan Pendamping Desa. Di mana, pendamping yang notabene lebih mengerti tentang kondisi dari masyarakat miskin di desa. (nurul jamilah/hei)
