Sekda : Masalah Kesehatan Harus Segera Diselesaikan
- 08 May 2018 16:31
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 2611
Tubankab - Dalam rangka membangun kesehatan di Kabupaten Tuban, Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban menggelar acara Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tuban tahun 2018 di Gedung Korpri Tuban, Selasa (08/05).
Kegiatan yang langsung dibuka langsung oleh Sekda Budi Wiyana ini, diikuti oleh Kepala Puskesmas dan Pelaksana Program Puskesmas yang meliputi program Promkes Gizi, Kesling dan KIA se-Kabupaten Tuban serta Kabid dan Kasi di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Tuban Lulut Purwanto mengatakan, Rakor kali ini dilaksanakan untuk menyamakan presepsi dalam kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Timur melalui Gerakan Masyarakat Peduli Kesehatan (Germas), yang melibatkan seluruh Puskesmas dan penanggung jawab program di tingkat kabupaten. “Rakor ini juga untuk menguatkan program Germas yang telah ada, agar pelaksanaannya berjalan lebih maksimal,” kata Lulut.
Sementara itu, Sekda Budi Wiyana mewakili Bupati Tuban Fathul Huda dalam sambutannya mengatakan, percepatan sasaran atau target Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) tahun 2016- 2021 tengah dilakukan oleh Pemkab.
Menurut Budi, salah satu yang masuk dalam target adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di dalamnya terdapat pembangunan di bidang kesehatan. Sesuai dengan arahan Bupati Tuban Fathul Huda, lanjut Budi, percepatan sasaran program bidang kesehatan harus dilaksanakan secepatnya. Utamanya, dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat (PIS) melalui pendekatan keluarga dan Gerakan Msyarakat Peduli Kesehatan atau Germas.
“Untuk mendukung program Indonesia sehat, Pemkab berupaya untuk membangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat, sebagai upaya promotif dan preventif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang produktif, serta dapat berperan dalam pembangunan,” kata Sekda.
Sekda menambahkan, peran serta masyarakat dalam hal ini juga diperlukan, sebab keberhasilan program pembangunan kesehatan tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur di bidang kesehatan. “Masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan atau tenaga kesehatan saja, tetapi semua stakeholder, serta OPD lain juga masyarakat harus ikut serta,” tutur Sekda.
Sekda menegasakan, indikator kinerja utama Pemkab, salah satunya adalah pembangunan di bidang kesehatan. “Pembangunan di bidang kesehatan memang masuk dalam indikator kinerja utama Pemkab Tuban. Untuk itu permasalahan di bidang kesehatan harus segera diselesaikan dengan baik”, kata Sekda.
Adapun permasalahan kesehatan di Kabupaten Tuban, ujar Sekda, di antaranya masih tingginya angka kematian ibu dan bayi tahun 2017, di mana kematian ibu terjadi sebanyak 10 orang, dan bayi sebanyak 109 orang, dengan prevelensi balita stunting 14,1 persen, gizi buruk 1,03 persen. Lalu, kasus TBC baru sebanyak 1407 kasus dan kasus difteri sebanyak 16 kasus, harus segera diselesaikan. “Sesuai arahan bupati, Dinas Kesehatan dan Puskesmas harus segera mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan tersebut,” tutur Sekda.
Lebih jauh Budi menjelaskan, Puskesmas dan tenaga kesehatan di dalamnya harus mengambil peran dalam mencerdaskan masyarakat untuk hidup sehat. “Pemkab menginginkan seluruh elemen di Dinas Kesehatan untuk menjaga kekompakan dan bersinergi, menjaga kekuatan Korps Kesehatan, agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana dengan optimal,” jelas Budi.
Sekda juga menuturkan, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemkab saat ini telah mencapai 70 persen, meski begitu, nilai tersebut bersifat fluktiatif. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sangat berkaitan dengan pelayanan publik, salah satunya pelayanan di bidang kesehatan. “Hal ini harus diperhatikan, bentuk dalam memberikan pelayanan akan mempengaruhi nilai indeks kepuasan masyarakat,” tutur Sekda.
Masih menurut Sekda, pendekatan keluarga, terutama dalam hal pelayanan kesehatan. Sekda meminta agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan diperhatikan. “Saya harap, yang sudah memiliki SPM selalu dimonitor, dan ingat untuk selalu profesional dalam melaksanakan pelayanan,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekda juga membahas tentang Indeks Kualitas Lingkungan (IKL), dalam hal ini, masalah Open Defecation Free (ODF) atau buang air sembarangan masih menjadi perhatian Pemkab. Diharapkan ini akan dijadikan program prioritas, agar dapat menambah nilai IKL. “Untuk ODF, kita masih harus berusaha keras, saya minta ini jadi program prioritas,” tegas Sekda.
Sekda dalam kesempatan tersebut juga menyinggung masalah kemiskinan. Dalam hal ini, untuk program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN KIS, Pemkab ingin memastikan semua masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan. Sekda melanjutkan, dana KISda telah dialokasikan, tetapi belum terserap secara optimal, padahal akhir 2018 ditargetkan seluruh masyarakat miskin harus terdaftar JKN berupa BPJS. “Untuk ini, saya harap Puskesmas memiliki data kepesertaan masyarakat miskin di wilayah masing- masing,” tutup Sekda.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada Puskesmas pemenang lomba Cipta Banner Germas, serta penghargan untuk pelaksanaan program terbaik tahun 2018 di Puskesmas. (nurul jamilah/hei)
