SOSIALISASI DAN BIMBINGAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI, WABUP : SECARA KUANTITAS, JUMLAH ASN BANYAK, TAPI....
- 07 February 2018 15:04
- Yolency
- Kegiatan Pemerintahan,
- 648
Tubankab - Sejumlah pejabat struktural dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tuban mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di ruang rapat Sekda Kabupaten Tuban, Rabu (07/02).
Acara yang mendatangkan Suhantono, SH. MHum dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur tersebut, akan berlangsung selama dua hari, mulai Rabu (07/05) hingga Kamis (08/02) esok.
Untuk hari ini, peserta sosilisasi dan bimbingan terdiri atas kecamatan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tuban,PUPR, BPBD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Koesma, serta Sekretariat DPRD. Sedangkan, OPD lainnya akan melangsungkan bimbingan pada Kamis besok.
Asisten Administrasi Umum Tuban Aguk Waluyo Raharjo, SH. MHum dalam laporannya menyampaikan, maksud dan tujuan diselenggarakan acara tersebut guna membekali pejabat struktural, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar memiliki kesamaan pemahaman dan komitmen pencapaian reformasi birokrasi di lingkup Pemkab Tuban, serta bertujuan untuk memberikan arah reformasi birokrasi di lingkup Pemkab Tuban agar berjalan efektif, efisien, terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban Ir. Noor Nahar Hussein yang membuka acara tersebut secara resmi, dalam sambutannya mengatakan untuk melaksanakan reformasi birokrasi tidaklah mudah. Pasalnya, permasalahan yang ada di Kabupaten Tuban tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, yakni syarat utama harus ada kesesuaian pejabat yang mengisi jabatan dengan kompetensi harus linear.
"SDM kita kurang, sejak saya menjabat 7 tahun ini, tidak kurang 400 ASN yang purna," ungkap wabup.
Wakil bupati dua periode ini juga menegaskan, secara kuantitas memang jumlah ASN di Kabupaten Tuban banyak, namun demikian yang sesuai dengan kompetensi masihlah kurang, bahkan rilis dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menyatakan, yang sesuai kompetensi tidak lebih dari 30 persen.
"Inilah problem yang kita hadapi bersama saat ini," lontar Noor.
Namun demikian, Ia menuturkan masih ada jalan guna memenuhi hal tersebut, yakni dengan jalan assesment dan pelatihan-pelatihan kepada ASN. Noor meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), agar di dalam merencanakan pelatihan kepada jajaran ASN harus sesuai dengan kebutuhan.
Ketua Komisi Daerah (Komda) Lanjut Usia (Lansia) ini juga membeberkan, yang terpenting adalah tujuan melakukan reformasi birokrasi. Outcome dari reformasi birokrasi adalah meningkatkan kesejahteraan, mengurangi atau mengentaskan kemiskinan.
"Kalau tujuan kita mengentaskan kemiskinan, maka kita harus meningkatkan pelayanan. Sekarang kan setiap OPD diminta oleh pak bupati harus ada inovasi," ujarnya.
Terkait hal tersebut, suami dari Andayati ini meminta kepada seluruh OPD agar melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi. Sehingga, imbuhnya, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, sebab, beberapa OPD yang baru berdiri merupakan pecahan dari OPD lainnya, di mana tugas pokok dan fungsinya turut beralih ke OPD baru.(nanang wibowo/hei)
