Supervisi KPK di Tuban, Mas Lindra Tekankan Anggaran Harus Tepat Sasaran dan Berpihak kepada Masyarakat
- 10 November 2026 21:15
- Yavid
- Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati,
- 36
Tubankab – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menekankan agar setiap program dan penggunaan anggaran daerah benar-benar berangkat dari kebutuhan dan berpihak pada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Lindra dalam kegiatan supervisi dan koordinasi pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Lantai I Setda Tuban, Selasa (10/11).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah 3 KPK RI, Wahyudi Narso, Bupati Tuban beserta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Ketua DPRD Kabupaten Tuban Sugiantoro bersama seluruh 50 anggota DPRD Tuban.
Dalam kesempatan tersebut, Mas Lindra menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban terus berupaya menyelaraskan program pembangunan mulai dari tingkat kabupaten hingga 20 kecamatan. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembinaan KPK adalah pentingnya mengidentifikasi persoalan di lapangan sebelum menyusun program. Menurut Mas Lindra, perencanaan pembangunan tidak cukup hanya berlandaskan kebutuhan administratif, tetapi harus diawali dengan pemetaan masalah atau belanja masalah di masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, data yang dimiliki pemerintah harus selaras dengan program strategis dan pelaksanaan anggaran. Sinkronisasi juga diperlukan antara program pemerintah daerah dan kegiatan DPRD agar kebijakan serta pelaksanaan pembangunan berjalan searah.
“Semua kegiatan pemerintah diprioritaskan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jadi, yang dikedepankan adalah keakuratan dalam penyaluran kegiatan-kegiatan pemerintah,” jelas Mas Lindra.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat program pemerintah lebih tepat sasaran, mulai dari penyusunan perencanaan, penentuan strategi, hingga pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah.
Karena itu, tingkat serapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan APBD. Setiap program yang dibiayai anggaran daerah harus sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat dan memberikan manfaat nyata kepada kelompok yang berhak menerima.
Mas Lindra juga menyampaikan apresiasi kepada KPK atas supervisi, pendampingan, dan arahan yang diberikan kepada Pemkab Tuban. Pihaknya berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Terima kasih kepada KPK atas supervisi dan arahan yang diberikan. Tentu ini menjadi perhatian dan bahan evaluasi bagi kami. Seluruh arahan dan rekomendasi yang disampaikan akan kami tindak lanjuti dan laksanakan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tuban,” ungkapnya.
Terkait pencegahan korupsi, Mas Lindra menyebut capaian Kabupaten Tuban dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan. Capaian tersebut juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas sistem pemerintahan dan langkah-langkah pencegahan korupsi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro, menyatakan kesiapan jajaran legislatif untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait perencanaan dan pengelolaan APBD.
Menurutnya, kehadiran pimpinan dan seluruh 50 anggota DPRD dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dalam menindaklanjuti rekomendasi KPK.
“Pada prinsipnya, kami di DPRD siap bersinergi dengan pemerintah daerah. Kami bersama-sama mengawal APBD dan menindaklanjuti rekomendasi KPK agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Melalui supervisi tersebut, Pemkab Tuban bersama DPRD berkomitmen menjadikan arahan dan rekomendasi KPK sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Sinergi eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mendorong perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran, transparan, serta akuntabel.
Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah diharapkan semakin berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tuban. (kdg/yav)
