Tingkatkan Mutu Layanan Kesehatan Sesuai Standar, Begini Komitmen Dinkes P2KB Tuban
- 02 October 2023 18:22
- Heri S
- Kegiatan Pemerintahan,
- 458
Tubankab - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Tuban terus berupaya meningkatkan mutu layanan kesehatan. Pasalnya, mutu layanan kesehatan merupakan mandat, visi atau tujuan dari Kementerian Kesehatan RI yang harus dilaksanakan.
"Ada beberapa mutu layanan kesehatan yang dititipkan kepada kita, di antaranya mutu yang dibuktikan dengan akreditasi," ujar Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinkes P2KB Tuban, Nurul Hikmah kepada awak media, Senin (02/10).
Ia menyebut, saat ini 5 dari 6 rumah sakit yang ada di Kabupaten Tuban sudah terakreditasi paripurna. Sisanya belum terakreditasi karena masih tergolong rumah sakit baru.
"Insya Allah tahun ini atau tahun depan pasti sudah terakreditasi juga," timpal perempuan yang juga sebagai dokter gigi itu.
Selain itu, lanjut Nurul, keseriusan Pemkab Tuban dalam bidang kesehatan dibuktikan saat ini sudah ada 33 Puskesmas, 3 di antaranya semua sudah terakreditasi paripurna.
"Hari ini juga ada survei di Puskesmas Temandang, semoga hasilnya juga paripurna. Dan kita perlu mengawal 30 Puskesmas lainnya hingga akhir tahun," jelasnya.
Bukti komitmen dari Pemkab Tuban juga tidak main-main, kata Nurul, selama pemerintahan Mas Bupati Lindra banyak rehab dan peningkatan fasilitas yang dilakukan.
"Ini menunjukkan bahwa Pemkab Tuban sangat konsen terhadap standar mutu layanan yang selalu disampaikan Mas Lindra yakni standarisasi sarana bangunan, alat kesehatan dan standar obat-obatan," ujar Nurul.
Bukan hanya itu, masih kata Nurul, untuk ambulans Puskesmas keliling yang sudah tidak layak, ada pembelian mobil Puskesmas untuk tahun ini. Itu artinya, Pemkab sangat komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar.
"Selain mutu, akses itu juga pasti. Walaupun akreditasi tingkat bawah kita bermutu, meskipun diperiksa dan dinilai pihak ketiga jelas kita lolos," ungkapnya.
Salah satu akses tersebut, Nurul mengaku di antaranya adalah digitalisasi. Transformasi pelayanan kesehatan salah satunya digitalisasi.
"Sejak 2 tahun lalu sudah dibuat aplikasi daftar online masyarakat (domas) yang memfasilitasi masyarakat non-JKN," sambungnya.
Ini artinya, Nurul menegaskan bahwa Pemkab tidak hanya peduli dengan masyarakat yang menjadi peserta JKN saja, tapi juga peduli dengan masyarakat yang saat ini belum menjadi kepesertaan JKN.
Tak kalah penting, ia juga sampaikan dalam 2 hingga 3 tahun terakhir juga ada penilaian Zona Integrasi (ZI), di mana di situ banyak item yang dinilai, termasuk bebas korupsi, bebas pungli dan termasuk di antaranya kepuasan pasien.
"Di dalamnya ada sarana pengaduan, petugas informasi, yang semuanya dirangkum dalam loket pelayanan informasi dan penanganan pengaduan (PIPP), di situ petugas sebagai komunikator," terangnya.
Harapannya, melalui PIPP ini peserta tidak usah ke mana-mana, dia bisa menyampaikan informasi dan komplain jika ada pelayanan yang kurang memuaskan.
"Hal itu semuanya tentunya ditujukan pada peningkatan mutu layanan, baik di FKTP, atau klinik. Di Tuban sudah ada 2 kilnik yang terakreditasi paripurna, dan ini semoga diikuti klinik-klinik lainnya," harap Nurul.
Ke depannya, ia berharap semua yang dikerjakan sudah linier, baik di FKTP maupun FKTRL sama-sama komitmen untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik. (chusnul huda/hei)
